TUGAS DAN PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI (LPT) KEOLAHRAGAAN DALAM MENUNJANG PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL MENUJU INTERNASIONAL

TUGAS DAN PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI (LOT) KEOLAHRAGAAN DALAM MENUNJANG PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL MENUJU INTERNASIONAL

Oleh: Dr. H. Amung Ma’mun, M.Pd.

 

A.          Rasional

Dalam perspektif historis, Lembaga Pendididkan Tinggi (LPT) Keolahragaan yang kita kenal saat ini, yaitu seperti: Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) pada Universitas eks IKIP seluruh Indonesia yang tersebar di Medan, Padang, Jakarta, Yogya, Semarang, Surabaya, Malang, Makasar, Menado, dan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK) Universitas Pendidikan Indonesia eks IKIP Bandung. Kehadiran kelembagaan pendidikan keolahragaan tersebut di atas, seiring dengan situasi dan kebutuhan pemerintah pada saat itu.Sebagai sebuah ilustrasi, lembaga ini (UPI) dalam perjalanan sejarahnya bermula dari lembaga Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1954 atau sembilan tahun selepas Indonesia merdeka, dipimpin oleh seorang Dekan dengan membawahi tujuh jurusan, yaitu: (1) ilmu pendidikan, (2) pendidikan jasmani, (3) bahasa dan kesusatraan Indonesia, (4) bahasa dan kesusastraan Inggris, (5) sejarah budaya, (6) pasti alam, dan (7) ekonomi dan hukum Negara, serta satu balai penelitian pendidikan. Dalam perkembangannya seiring dengan pendirian Perguruan Tinggi di Bandung (Universitas Pajajaran/Unpad), PTPG kemudian dilebur menjadi salah satu fakultas di dalam naungan Unpad (24 September 1957).Penggabungan tersebut bermakna besar, karena FKIP menjadi pelopor dalam mengakselerasi eksistensi fakultas-fakultas lain dalam Universitas Pajajaran.Setelah menjadi bagian Unpad selama enam tahuan, akhirnya FKIP berubah menjadi IKIP Bandung (1963) sebagai perguruan tinggi mandiri. Pada era IKIP inilah sejarah panjang lembaga menorehkan tinta emas dalam menyelenggarakan pendidikan guru dan tenaga kependidikan, yaitu pada tahun 1967-1970 menjadi IKIP pembina untuk ekstension IKIP Bandung cabang Banda Aceh, Palembang, Palangkaraya dan Banjarmasin. Dalam perkembangan selanjutnya seiring dengan kebijakan pemerintah pada tahun 1977, IKIP Bandung menambah satu fakultas baru, yaitu fakultas di bidang keolahragaan yang merupakan hasil integrasi Sekolah Tinggi Olahraga (STO) yang lahir lebih tua sekitar tujuh tahunan. (Ma’mun: 2005)

Lebih lanjut dicatat pula bahwa ketika kebutuhan tenaga guru amat besar, pemerintah membuka program diploma satu dan dua (D1/D2), dan diploma tiga (D3) untuk mendidik tenaga guru sekolah menengah pertama dan atas. Pada saat inilah lulusan IKIP identik dengan tenaga guru karena alumninya sebagian besar berkiprah dalam jabatan guru untuk seluruh bidang studi yang disiapkan, sampai kemudian IKIP ini berubah peran menjadi sebuah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan mandat yang lebih luas (widermandate) pada tahun 1999. Lima tahun berselang, tepatnya sejak 30 Januari 2004 UPI berubah status dari yang tadinya Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri BHMN, yaitu melalui PP Nomor 6 Tahun 2004. (Ma’mun: 2005) Kini UPI telah memiliki sembilan Fakultas dengan hadirnya Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) yang semula bagian dari FPIPS dan Fakultas Pendidikan Seni dan Disain (FPSD) yang tadinya menjadi bagian FPBS.

Keberadaan FPOK dalam naungan IKIP dan kemudian menjadi UPI lebih kurang memasuki usia 38 tahunanditambah 22 tahun sebagai usia UPI (sejak 1954 tanpa FPOK), dan manakala institusi ini ditelusuri kelahirannya tujuh tahun perbedaan kelahiran awalnya, sehingga telah berusia lebih dari 67 tahunan. FPOK yang semula STO (Sekolah Tinggi Olahraga), ketika awalnya bergabung dengan IKIP Bandung tahun 1977 bernama FKIK (Fakultas Keguruan dan Ilmu Keolahragaan), pernah menjadi bagian dari Fakultas Pendidikan Jasmani Unpad, pernah menjadi Fakultas Pendidkan Jasmani Universitas Indonesia (UI) dan pernah menjadi perguruan tinggi yang mandiri sebagai Akademi Pendidikan Jasmani yang lahir paling tua (generasi pertama) dari lembaga pendidikan tinggi keolahragaan yang sekarang menjadi FIK di dalam naungan universitas eks IKIP di seluruh Indonesia.

Integrasi STO menjadi salah satu fakultas di IKIP Bandung kini UPI, tentu dengan dasar pertimbangan bagaimana sebuah institusi diarahkan sesuai dengan kebutuhan Negara pada saat itu, yaitu dalam menyiapkan tenaga profesional sebagai guru bidang studi pendidikan jasmani dan olahraga. Oleh karena itu, FPOK dalam perjalanan menjadi bagian dari IKIP Bandungidentik dengan tugas dan peranmendidik calon tenaga kependidikan di bidang pendidikan jasmani dan olahraga.Apakah FPOK dalam naungan UPI juga masih identik dengan jabatan guru?Dan apakah Negara/pemerintah pada saat ini memang masih tinggi membutuhkan tenaga profesional guru di semua bidang studi? Rasanya dua pertanyaan tersebut di atas, dapat dijawab sekilas bahwa, FPOK tidak akan pernah lepas dengan statusnya sebagai lembaga pencetak tenaga profesional di bidang penyiapan tenaga guru pendidikan jasmani dan olahraga, akan tetapi dalam posisi seperti sekarang rasanya kurang memiliki daya jangkau untuk menjawab tuntutan dan perkembangan dunia keolahragaan yang sudah lebih berkembang lagi. Perkembangan dunia keolahragaan, utamanya dalam tatanan pengembangan ilmu keolahragaan, baik yang bersentuhan dengan ilmu-ilmu dasar di bidang sosial, psikologi, filsafat, manajemen, kesehatan dan kedokteran, bahkan dalam prakteknya sudah bersentuhan dengan ilmu ekonomi dan pariwisata, maupun ilmu yang bersentuhan langsung dengan keolahragaan seperti: ilmu-ilmu tentang trainingdan kajian tentang antropometri dan peluang pengembangannya melalui pelatihan calon atlet yang bersifat long term development program, tentu saja disamping ilmu pendidikan itu sendiri sebagai pedagogi keolahragaan. Demikian juga perhatian pemerintah, akhir-akhir ini tidak sedang besar-besarnya menyiapkan tenaga profesional di bidang guru di berbagai bidang studi termasuk guru bidang pendidikan jasmani dan olahraga.Oleh karena itu, LPT Keolahragaan layak untuk kembali melakukan evaluasi diri dalam rangka merpertajam tugas dan peran kelembagaan guna menyesuaikan dengan situasi perkembangan dunia keolahragaan, baik nasional, regional, maupun internasional.

 

B.            Prestasi Olahraga Nasional menuju Internasional

1.             Konsep Prestasi Olahraga Nasional

Dalam makalah ini, konsep prestasi olahraga nasional menuju internasional akan kita bahas dengan menggunakan sebuah pendekatan sistem. Pendekatan sistem dimaksud lebih mengarah pada model-model teori tentang pembangunan olahraga atau dengan pembinaan dan pengembangan olahraga (istilah UU Nomor 3 tentang SKN). Kita cermati uraian empat model pembinaan dan pengembangan olahraga, yaitu: (1) model tradisional, (2) model HouseofSport, (3) model aktual pembangunan olahraga ala Inggris, dan (4) model pembangunan olahraga yang dikembangkan Indonesia melalui renstranya (2010-2014).

 

a.             Konsep tradisional dalam pembinaan dan pengembangan olahraga.

Konsep tradisional pembinaan dan pengembangan olahraga terdiri atas empat tahapan berjenjang dalam bentuk piramid/segitiga yang mengerucut ke atas, dimana lapis pertama menjadi landasan bagi tahapan berikutnya. Keempat tahapan tersebut adalah: (Tahap 1) pemassalan sebagai fondasi (foundation), kedudukannya paling bawah, sifatnya menjadi fondasi bagi seluruh tahapan dimana secara ideal harus menggambarkan partisipasi dalam jumlah yang banyak seiring dengan prosentase jumlah penduduk pada suatu negara; (Tahap 2) pembibitan sebagai perluasan partisipasi (participation), tahapan kedua dari bawah merupakan saringan awal proses pembinaan yang lebih bersifat alamiah. Dikatakan alamiah karena dalam tahap ini pembinaan belum nampak tertata akan tetapi sudah mulai terjadi identifikasi bakat yang dalam bahasa sistem pembinaan olahraga secara saintifik dapat dikatakan sebagai talent identification (Talent ID). Talent ID lebih tertuju pada identifikasi profil antropometrik, fisiologis organ tubuh, keberbakatan, dan yang lebih terlihat adalah menyangkut kekayaan gerak dasar, seperti: basic motor ability, motor skill dan atau sport skill, sehingga keberbakatan sudah mulai teridentifikasi untuk kemudian disalurkan sesuai potensi dan bakatnya ke dalam cabang-cabang olahraga yang tepat; (Tahap 3) pembinaan dan peningkatan prestasi yang diikuti dengan program kompetisi dan atau kejuaraan yang tertata (performance), sistem pembinaan secara komprehensif dan selektif terhadap keberbakatan seseorang sudah mulai terlihat dalam tahapan ini, dengan memperbanyak latihan kecabangan untuk menguasai berbagai teknik dan atau keterampilan dengan diselingi konten kompetisi yang lebih terprogram sesuai dengan kelompok usianya, baik lokal daerah maupun nasional bahkan internasional; dan (Tahap 4) peningkatan prestasi sebagai arena persiapan kompetisi tingkat tinggi (excellence dan elite), tahapan ini diisi oleh kelompok atlet yang sudah masuk dalam kategori elit, sistem pelatihannya dipusatkan dengan model pelatnas dan atau pelatda jangka panjang untuk cabang olahraga tertentu dan atau peningkatan prestasi melalui kompetisi yang sistematis, terjadwal, dan berkelanjutan sepanjang tahun yang erat kaitannya dengan industri olahraga. Di Negara-negara maju seperti Amerika dan sebagian besar Negara-negara Eropa, khusus untuk cabang olahraga permainan, seperti: sepakbola, bolavoli, bisbol, sofbol, bolabasket, hoki, rugbi, kriket, dan lain-lainnya sistem pembinaan dan pengembangannya menggunakan pendekatan kompetisi yang teratur, sistematis, dan berkelanjutan, baik antar perkumpulan di dalam negeri maupun antar perkumpulan se-Negara Eropa serta antar-negara-negara se Eropa. Ilustrasinya sebagaimana dicatat Hylton dan Bramham (2010) dapat dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini.

 

 

b.             Model House of Sport (GeoffCooke: 1996)

Konsep pembinaan dan pengembangan olahraga model GeoffCooke (1996) yang lebih dikenal dengan istilah House of Sport adalahmenjadi ruh perumusan payung hukum pembangunan olahraga di Indonesia (UU No. 3 tentang SKN). Geoff Cooke (1996) menjelaskan bangunan olahraga itu ditopang oleh beberapa level atau tahapan, dimana dilihat dari gambarnya merangsang penulis untuk mengelaborasinya sebagaimana dibahas berikut ini. (Tahap 1) kegiatan olahraga yang menjadi fondasi berada dan dikembangkan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sebagai strategi pengembangannya digunakan isu 5 m (mengetahui, memahami, mengerti, melakukan, dan menikmati), yang akan berkelanjutan ke tahapan pengantar di lingkungan pendidikan sebagai olahraga pendidikan, sampai ke olahraga rekreasi di masyarakat secara luas. Masyarakat perlu mengetahui apa itu olahraga, lokus olahraga adalah gerak manusia. Untuk mencapai, meningkatkan dan mempertahankan hidup berkualitas, masyarakat harus bergerak atau berolahraga. Masyarakat perlu memahami bagaimana cara melakukan olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Banyak teori yang mengembangkan pedoman kegiatan aktivitas jasmani bagi seseorang dalam hubungannya untuk mempertahankan status kesehatannya, misalnya masyarakat Jepang dalam kegiatannya sehari-hari senantiasa melakukan aktivitas jasmani berupa jalan kaki minimal selama 30-50 menit yang setara dengan 3.000-5.000 langkah, dilakukan lima kali minimal dalam satu minggunya. Kegiatan seperti berjalan ke kantor, dari stasiun kereta api tertentu ke stasiun kereta api lainnya, dan aktivitas lainnya, dimana prinsipnya gerak sehari-hari masyarakat Jepang terintegrasi dengan kegiatan pekerjaannya.  Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat Jepang, terutama lanjut usia seringkali menggunakan “mampokey”, yaitu alat untuk mengukur langkahnya, manakala jumlah langkah tersebut sudah dicapai, maka mereka memandang saya sudah cukup melakukan kegiatan olahraga yang akan menjamin kesehatannya. Berbeda lagi manakala menempatkan aktivitas jasmani berupa olahraga untuk kesenangan, pada umumnya masyarakat menyempatkan diri berolahraga lebih dari dua jam untuk dua sampai tiga kali dalam seminggu. Masyarakat perlu mengerti akan manfaat olahraga, dari mulai untuk kesehatan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, inovatif, kreatif, memelihara dan meningkatkan hubungan sosial, merangsang dan meningkatkan kepekaan aspek mental dan emosional, sampai menghindarkan diri dari kemungkinan datangnya lebih awal struktur anatomis yang tidak normal (contoh bungkuk) dan kepikunan. Manakala masyarakat mengetahui, memahami, dan mengerti hal ihwal olahraga sudah pasti masyarakat akan melakukan aktivitas jasmani dan olahraga sepanjang hidupnya, karena tahu apa itu olahraga, bagaimana cara melakukannya, dan mengerti dampak yang ditimbulkannya apabila olahraga dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. Ujung dari isu 5 m tadi adalah menikmati kegiatan olahraga sehingga masyarakat akan menjadikan kegiatan olahraga sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-harinya. (Tahap 2) kegiatan olahraga sebagai pengantar berada dan dikembangkan di lingkungan pendidikan formal melalui pendidikan jasmani dan olahraga sekolah; (Tahap 3) kegiatan olahraga rekreasi yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat sebagai wujud nyata gaya hidup aktif yang sehat (healthly active life style) dengan fasilitasi dan regulasi dari pemerintah; (Tahap 4) olahraga kompetisi dalam rangka perolehan prestasi berada dan dikembangkan oleh klub-klub olahraga yang juga dipayungi oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga (IOCO) serta model lain yang dikembangkan dan terintegrasi dalam lembaga pendidikan secara khusus, seperti: kegiatan ekstra kurikuler/universiter, unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga dan sekolah olahraga; (Tahap 5) olahraga unggulan dikembangkan melalui klub-klub olahraga, baik amatir maupun professional, pembinaan dan pengembangannya dengan cara melakukan persiapan guna mengikuti kejuaraan dan kompetisi yang telah dirancang secara sistemstis, terstruktur dan berkelanjutan; (Tahap 6) olahraga favorit seperti sepakbola, basket dan bolavoli difasilitasi oleh swasta dengan kultur bisnis dan didukung oleh pemerintah, seiring dengan perkembangan industri olahraga yang telah menjadi fenomena yang menggiurkan dalam bidang ekonomi, dan (Tahap 7) olahraga puncak berupa pencapaian prestasi optimal dalam berbagai multievent dan/atau singleevent yang memberi kontribusi dalam mengharumkan nama bangsa dan negara (amaterisme). Sistem pembinaannya secara langsung diselenggarakan oleh IOCO, pembiayaannya dapat dan sebaiknya difasilitasi oleh pemerintah dalam jumlah di atas minimal dan didukung dunia usaha, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatannya dibantu oleh Komite Olahraga Nasional, seperti KONI dan Komite Olahraga Nasional lainnya, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) sebagai National Olympic Committee (NOC) membantu melakukan tata kelola kontingen Indonesia ke multievent,atau lembaga yang dibentuk bersama dengan dukungan pemerintah, dimana IOCO  berafiliasi.

Model HouseofSport, dewasa ini telah banyak menginspirasi pengembangan model pembangunan olahraga di sebagian besar Negara maju, disesuaikan dengan kondisi aktual Negara dimaksud. Sebagai contoh Inggris mengembangkan model baru yang terinspirasi oleh model Cooke ini, terutama untuk blok-blok berupa empat persegi dan menempatkan olahraga sebagai aktivitas sekolah, masyarakat, klub olahraga terbimbing dan kelompok olahraga kelas dunia. Alasan sederhana telah diungkapkan bahwa,olahraga telah menjadi bagian hidup manusia yang dapat memberi andil besar dalam peletakan dasar pembangunan kualitas sumber daya manusia dan kualitas kehidupannya.Olahraga juga telah berkontribusi dalam pembangunan individu dan masyarakat yang cerdas, sehat, terampil, tangguh, kompetitif, sejahtera dan bermartabat (Ma’mun:2011).Ilustrasinya sebagaimana dicatat Hylton dan Bramham: 2010 tertuang dalam gambar 3.2 tersebut di bawah ini.

 

National Sport Training Centre

GOLD

Penthose

National Sport Organization

ELITE

Third

Clubs

EXCELLENCE

Floor

Community/

Local

Second Floor

Government

Recreation

Performance

 

Schools/

Governement

 

INTRODUCTION

 

Ground

Family/ Home

 

Floor

FOUNDATION

 

 

Gambar 3.2: Struktur Bangunan Olahraga House of Sport:Geoff Cooke/1996(Diadaptasi dari Hylton dan Bramham:2010)

 

c.              Konsep pembangunan olahraga ala Inggris

Konsep pembangunan olahraga yang kini sedang berjalan di Inggris adalah terdiri atas (1) active schools yang senantiasa terintegrasi dengan proses belajar dalam lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, kedudukannya berada pada lapisan paling bawah/mendasar; (2) ke samping kiri di atasnya disebut sebagai activecommunities, terintegrasi dengan participating yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam wujud partisipasi di dalam kehidupannya sehari-hari, dimana olahraga atau gerak manusia menjadi gaya hidup aktif yang sehat masyarakat sehari-hari (heathly active live style); (3) ke samping kanan di atasnya disebut world class, terintegrasi dengan excelling, yaitu kelompok masyarakat terpilih sebagai olahragawan kelas dunia yang dalam keadaan terlatih, baik di dalam pemusatan latihan nasional maupun perkumpulan yang senantiasa siap sedia diterjunkan dalam kompetisi atau event internasional atas nama Negara; (4) di antara activecommunities dan worldclass di atas activeschools terdapat activesports, terintegrasi dengan performance, yaitu kelompok masyarakat yang secara rutin melakukan kegiatan olahraga sebagai kelompok olahragawan yang terbina dan terbimbing mengikuti latihan dalam perkumpulan-perkumpulan atau sekolah-sekolah khusus olahraga, dan melakukan pertandingan atau kompetisi secara terstruktur dan berkelanjutan.

Model pembinaan dan pengembangan olahraga ala Inggris yang relatif sederhana ini tetapi dapat memasukkan semua elemen dalam sebuah kesisteman dipandang sebagai sebuah model pembangunan olahraga yang amat simpel tapi lengkap. Kedudukan aktivitas sekolah sebagai active schools dalam model pembangunan olahraga ala Inggris ini memiliki kedudukan amat strategis. Berawal dari kegiatan olahraga sekolah, yang dalam kacamata kita dapat berupa, intra kurikuler (pendidikan jasmani dan olahraga), ekstra kurikuler, unit kegiatan olahraga, dan kelas olahraga, setelahnya bergerak ke atas samping kiri menjadi aktivitas masyarakat yang tidak hobi olahraga, akan tetapi melakukan olahraga karena tahu, paham, dan mengerti apa itu olahraga, bagaimana cara melakukannya, dan mengerti manfaatnya. Ke atas tengah, kelompok masyarakat yang hobi olahraga, kemudian melanjutkannya dalam perkumpulan-perkumpulan olahraga di masyarakat yang tergabung sebagai activesports, melakukan pelatihan dan mengikuti pertandingan secara rutin dan terus menerus, menempatkan kegiatan olahraga sebagai bagian penting dalam pembinaan generasi muda potensial. Kelompok activesports ini juga menerima kelanjutan anak-anak dari samping kiri yang tidak hobi olahraga kemudian menjadi hobi dan terlibat dalam kegiatan olahraga secara teratur. Kemudian dari kelompok ini pun orang-orang yang memiliki bakat istimewa dan berminat untuk melanjutkan kegiatan olahraganya bergeser terpilih ke kelompok worldclass di samping kanan, selain yang secara langsung dari kelompok activeschools untuk dibina lebih lanjut dalam sebuah perkumpulan kelas dunia yang terintegrasi dengan industri olahraga dan/atau kelompok atlet yang dibina dengan sistem pemusatan latihan nasional. Secara lengkap ilustrasinya sebagaimana dicatat Hylton dan Bramham: 2010 dapat dilihat pada gambar 3.3 tersebut di bawah ini.

Performing

 

 

Participating

Activecommunities

Activesports

Worldclass

 

Excellences

 

Activeschools

 

 

Learning

 

Gambar 3.3: Konsep Aktual Olahraga ala Inggris (Hylton dan Bramham: 2010)

 

d.             Konsep pembangunan olahraga renstra kemenpora (2010-2014)

Konsep pembangunan olahraga yang dikembangkan oleh Kemenpora tertuang dalam Permenpora nomor 0022 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kemenpora tahun 2010-2014. Konsep bangunan olahraga nasional (renstra kemenpora 2010-2014) tersebut dalam gambar 3 merupakan modifikasi dari dua model di atas, yaitumodel tradional (piramid) dan model Geoff Cooke. Model tradisional memiliki kelemahan bahwa proses pengembangan olahraga yang dilakukan pada tahapan awal sebagai fondasi telah diformat sejak awal sebagai proses seleksi, sehingga seolah-olah pengembangan tersebut ditujukan sebagai sebuah proses untuk menjaring bibit atlet secara terbatas. Pemahaman seperti ini jelas tidak tepat, karena pembentukan fondasi tersebut hanya melibatkan segelintir calon atlet.Karena itu pula, model ini sudah banyak dieliminir di banyak Negara maju.Trend yang berkembang dewasa ini memandang bahwa olahraga justru bersentuhan dengan pembentukkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, sehingga program pengembangan fondasi ini tidak semata-mata sebagai proses pembibitan atlet atau calon olahragawan.

Sedangkan model kedua yang dikembangkan Geoff Cooke (1996), sebagaimana telah dibahas di atas, sebenarnya sudah lebih tepat diadopsi karena mengandung pemahaman konsep pengembangan fondasi yang lebih luas.Karena itu pula di awal telah dinyatakan bahwa model ini telah banyak dijalankan di negara-negara maju di dunia.Dalam model ini, pemaknaan pembangunan olahraga lebih mengena, dalam arti kata disamping bersentuhan dengan pembentukkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, juga memberikan wadah untuk membangkitkan kesukaan dan kesadaranberolahraga sebagai kegiatan di sepanjang hayat, tanpa melihat batasan ruang, waktu, kelompok masyarakat, dan usia. Namun demikian model ini tetap mengandung kelemahan, di antaranya adalah kurang operasionalnya model ini dalam fungsinya untuk memberikan guideline bagi perumusan kebijakan serta program yang dapat dirumuskan untuk membangun olahraga secara nasional dengan fondasi yang kokoh. Dengan alasan yang sama, kelemahan tersebut juga terdapat pada model rumusan baru yang dikembangkan oleh Ditjen Olahraga, yang telah mengadopsi model houseofsport dengan beberapa tambahan konsep sehingga disebut sebagai model Bangunan Olahraga Nasional (Restra Kemenpora 2010-2014). Ilustrasinya dapat dilihat pada gambar 3.3 tersebut di bawah ini.

 

Gambar 3.4: Model Bangunan Olahraga Nasional (Renstra Kemenpora 2010-2014)

Berangkat dari keprihatinan di atas, terdapat suatu kebutuhan kritis agar model yang selama ini ada dapat dipertajam untuk kepentingan perbaikan di masa depan,sedikitnya untuk masa periode 2015-2019. Dengan model baru tersebut, akan ada harapan yang meyakinkan bahwa kompetensi para pengambil kebijakan dalam pembangunan olahraga dapat ditingkatkan ke level yang ideal pula. Ini dipandang penting mengingat Indonesia perlu segera keluar dari kondisi jumud berkelanjutan, sebagai upaya mendukung gerakan pembangunan olahraga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.Oleh karena itu, pembangunan olahraga yang sesuai dengan nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya senantiasa perlu terus dilakukan agar dapat segera keluar dari cara pandang mikroistik ke cara pandang makro dalam lingkup nasional. Manakala hal ini dapat dirumuskan niscaya kita akan segera dapat mengoptimalkan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas kehidupan manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana visi dan misi pembangunan RPJPN 2005-2025, visi dan misi presiden/wakil presiden sebagaimana telah diundangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.Barangkali dalam konteks seperti ini tugas dan peran LPT Keolahragaan lebih mendasar selain dalam tataran praksis di lapangan.

 

2.       Indikator Prestasi Olahraga Nasional

Indikator prestasi olahraga nasional dalam bahasan ini lebih kita arahkan pada performa atlet-atlet Indonesia yang bertanding pada level nasional, khususnya dalam kegiatan pekan olahraga nasional (PON).Pekan Olahraga Nasional (PON) di dalamnya biasanya bersifat multitujuan. Disamping tujuan prestasi yang menjadi dasar persaingan kompetisi olahraga, penyelenggaraan PON adalah juga mengandung maksud lain, seperti membangun persahabatan antar daerah dalam rangka memperkokhpersatuan dan kesatuan nasional.PONyang telah dibangun lebih dari 66 tahun yang lalu, memiliki berbagai tujuan, yaitu sebagaimana terumuskan dalam UU No.3 tahun 2005 tentang SKN dan PP No.17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, pasal 10 ayat 1), bahwa PON diselenggarakan dengan tujuan (a) memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, (b) menjaring bibit atlet potensial, dan (c) meningkatkan prestasi olahraga.

Tujuan pertama “memelihara persatuan dan kesatuan bangsa” mengandung maksud bahwa olahraga dapat ditempatkan sebagai instrumen pembangunan, karena upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa tentu bukan hanya miliknya bidang olahraga saja, akan tetapi juga menjadi miliknya bidang-bidang lain. Dalam rumusan tujuan seperti ini, pemerintah sudah yakin bahwa olahraga memilki kompetensi yang dapat dijadikan wahana atau alat untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.Jika ditemukan dalam penyelenggaraan PON jauh dari atau bertolak belakang dengan tujuan ini, tentu pemerintah merasa berkewajiban untuk menyusun tataran kebijakannya yang diharapkan menjadi pedoman semua pihak, dimana selama ini masih belum banyak dilakukan.

Tujuan kedua “menjaring bibit atlet potensial”, PON diselenggarakan dalam upaya mencari bibit-bibit atlet potensial, hal ini berarti bahwa PON diharapkan menghasilkan calon-calon atlet nasional yang siap dibina lebih lanjut guna kepentingan mengisi wakil Indonesia dalam event internasional.Dalam posisi seperti ini, peserta PON harus ada batasannya. Seperti apa dan dalam bentuk apa PON harus dibatasi, tentu menjadi agenda pembahasan selanjutnya.

Tujuan yang ketiga “meningkatkan prestasi olahraga”, mengandung maksud bahwa PON harus mampu menciptakan prestasi olahraga.Hal ini dimaksudkan pula agar PON tidak hanya sekedar pertandingan berupa pentas, tapi diharapkan dapat melahirkan prestasi yang dapat membanggakan sehingga menjadi catatan sejarah olahraga nasional.Dengan demikian maka, persatuan dan kesatuan bangsa, penjaringan bibit atlet potensial dan prestasi olahraga menjadi tiga kata kunci yang harus menjadi rujukan kebijakan penyelenggaraan PON.

Seperti diketahui dalam sejarahnya, PON telah dibangun seiring dengan sejarah perjalanan bangsa dalam mengisi kemerdekaan, yaitu lebih dari 66 tahun yang lalu (ke I tahun 1949 di Solo Jawa Tengah), Oleh karena itu PON sudah berada dalam usialebih dari setengah baya, sehingga dapat dikatakan keberadaannya telah kokoh. Namun demikian, kenyataannya PON masih banyak menunjukkan permasalahan dan cenderung telah kehilangan jati dirinya karena PON telah bergeser orientasi dan arah yang mengancam sisi idealisme dan sasaran pembangunan seiring dengan tuntutan persaingan global. Gerakan PON telah menjadi beban pembangunan yang sering kali tidak seiring dengan situasi internasional dalam membangun sistem kompetisi olahraga internasional yang kaya akan nilai-nilai industri. PON lebih mengemuka prestise daerah dan mengabaikan prestasi.Kondisi ini tentu menjadi kendala dan perlu diluruskan kembali.

 

3.             PON XVII 2008, XVIII 2012 dan Rencana PON XIX 2016 dalam Catatan

Beberapa catatan dapat digariskan dalam penyelenggaraan PON XVII 2008 di Kalimantan Timur (Kaltim) dan XVIII 2012 di Riau, antara lain yaitu sistem multieventkompetisi olahraga nasional yang telah terbangun dapat dikatakantidak mendukung proses pembinaan murni daerah yang memiliki atlet. Hal ini disebabkan oleh karena sangat mudahnya atlet untuk mutasi dari satu daerah ke daerah yang lain dan hilangnya idealisme beberapa PB IOCO dalam membangun sistem kompetisi yang sehat, adil dan berorientasi demi kebutuhan kompetisi internasional. Kasus pemindahan dan jual beli atlet bahkan termasuk jual beli pertandingan menjadi hal yang dianggap biasa dan lazim.

        

Dalam catatan temu ilmiah di Manado Agustus 2008, telah ditemukan bahwa kondisi seperti ini merupakan gambaran nyata bahwa sistem kompetisi tidak dilindungi oleh ketentuan hukum dan sistem yang berakar pada nilai luhur keolahragaan.Setiap kali berlangsungnya PON, maka berbondong-bondonglah sekelompok atlet bermigrasi secara besar-besaran.Dari PON ke PON, masalah itu terus berulang dikeluhkan dan dijadikan sorotan, tanpa ada yang berusaha mencari solusinya melalui perbaikan sistem. (Amung, Agus dan Yuda: 2008)

Catatan lainnya adalah dari hitung-hitungan sederhana terdapat 17 cabang olahraga dari 43 Cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON XVII 2008 di Kaltim, salah satu daerah peserta telah melibatkan 50 orang atlet hasil mutasi dari daerah-daerah lain selama tahun 2005-2007. Dari 17 cabang olahraga tersebut, mereka telah membantu memperoleh 68 medali emas 15 perak.Dapat dibayangkan jika hitungan seperti itu diperluas dengan melibatkan semua cabor yang dipertandingkan. Akan kita ketahui bersama bahwa hampir 60 persen medali emasnya diperoleh dari atlet yang mutasi secara instan, dimana pada umumnya dilakukan oleh tuan rumah penyelenggara PON.

Hal ini tentu tidak mengherankan jika melihat perolehan medalinya pada PON sangat spektakuler, melonjak secara tidak logis dalam waktu yang sangat tidak masuk akal ditinjau dari sisi kaidah pembinaan prestasi olahraga. Sementara daerah lain terseok-seok untuk mengejar perolehan medali emas, sedangkan daerah tertentu dengan sangat mudahnya mendongkrak perolehan medali emasnya secara drastis, sehingga berhasil menempati peringkat yang jauh dari biasanya dan sangat mengejutkan (lihat Tabel 1). Dari satu sisi keterjadian melakukan potong kompas pembinaan sepertinya sah-sah saja, karena dimungkinkan oleh sebuah kebijakan yang dibangun oleh lembaga yang diberi tanggung jawab untuk itu. Akan tetapi kondisi ini tidak boleh terus berjalan tanpa ada pelurusan yang signifikan, sebab akan terus merusak tatanan sistem pembinaan olahraga yang dibangun di daerah, imbasnya prestasi olahraga nasional diforum internasional, baik dalam OG, AG, maupun SG bakal terus terpuruk. Demikian juga, perpindahan atlet sekaligus juga dengan munculnya pembelian pertandingan melalui konsensus di belakang pertandingan antara pejabat kontingen daerah dengan para pelaksana pertandingansempat mengemuka dalampelaksanaan PON XVIII 2012 di Riau, maka sulit dibayangkan apa yang bakal terjadi pada situasi PON XIX 2016 di Jabar dan XX 2020 di Papua yang akan datang, manakala tidak ada regulasi yang mengatur tentang hal dimaksud jelas akan merugikan pembangunan prestasi olahraga nasional dan mengganggu semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Kondisi seperti ini tentu sangat ironis. Jika kita boleh berasumsibahwa kalau tidak ada kerjasama antara lembaga yang diberi tanggung jawab, seperti:KONI,IOCO, dan PB PON, sangat sulit hal ini terwujud. Oleh karena itu, ke depan seharusnya pemangku tugas (KONI) perlu diberikan batasan agar tidak memanfaatkan autoritinya demi kepentingan sesaat yang lebih bersifat pragmatis (bargainingposition) dalam menentukan kepemimpinan lembaga organisasi olahraga, seperti KONI yang sangat dipengaruhi keterpilihan kepengurusannya oleh hak suara IOCO. Tentu perlu segera diluncurkan kebijakan yang memberikan arah, dipayungi secara hukum dan berfondasi pada kajian akademik, minimal terkait dengan sistem penghargaan.Disinilah tugas dan peran LPT Keolahragaan untu melakukan kajian yang diharapkan dapat dirujuk oleh Negara/ pemerintah demi perbaikan prestasi olahraga nasional melalui PON.

Sebagai suatu contoh pada Tabel 1 prestasi daerah, seperti: DKI, Jabar, Jatim dan Jateng sejak PON XIII 1996 sampai dengan XVI 2004 relatif stabil, hal ini menunjukkan bahwa kultur pembinaan olahraga di empat daerah tersebut sudah terbangun dengan baik. Akan tetapi dalam PON XVII 2008 tuan rumah Kaltim berprestasi spektakuler, dengan menyodok ke posisi tiga besar dengan perolehan medali di atas seratus melewati Jabar yang hanya menargetkan 100 medali emas dan meraih 101.

 

Tabel 1

Perolehan Medali Emas dari PON ke PON dari 7 Daerah Peserta PON

No. Daerah

Pekan Olahraga Nasional (PON) ke

13/93

14/96

15/00

16/04

17/08

18/12

1. DKI

98

141

116

141

122

110

2. Jawa Barat

67

71

83

76

101

99

3. Jawa Timur

54

64

133

77

139

86

4. Jawa Tengah

52

32

42

54

53

47

5. Kalimantan Timur

11

14

14

19

117

44

6. Sumatera Selatan

4

5

8

30

12

19

7. Riau

16

16

16

43

 

 

Sebagai tuan rumah, DKI pada pelaksanaan PON 1993 dan 1996 dengan 98 dan 141 medali emas berhasil menjadi yang terbaik, demikian pula Jatim pada tahun 2000 dengan 133 medali emas. Berbeda dengan Sumsel ketika menjadi tuan rumah penyelenggara PON XVII 2008 tidak memanfaatkan posisinya sebagai tuan rumah untuk memfasilitasi para atlet agar beremigrasi musiman (setiap perhelatan PON), tentu termasuk tidak dilakukannya pembelian pertandingan yang menjadi trend pada musim PON XVIII 2012 di Riau. Akan tetapi Sumsel lebih memanfaatkan potensi penyelenggaraan PON dari sisi lain, yaitu percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang sekaligus juga menunjang terhadap pelaksanaan PON. Oleh karena itu, tampak jelas bahwa kompleks olahraga Jakabaring sekarang ini menjadi salah satu tempat multievent kebanggaan selain Senayan yang telah berhasil menjadi tempat penyelenggaran multievent internasional (SG dan OlympicSolidarity Games termasuk menjadi salah satu yang bakal menjadi tempat penyelenggara AG 2018 yang akan datang), sekaligus akan dikembangkan konsep Institut Olahraga Indonesia.Kerangka berpikir seperti inilah yang semestinya didorong oleh LPT Keolahragaan kepada daerah yang menjadi tuan rumah penyelenggara PON.

Untuk PON XIX 2016 di Jabar dan XX 2020 di Papua, pengalaman Sumsel semestinya menjadi contoh bagaimana suatu daerah memanfaatkan tuan rumah penyelenggaraan multievent nasional dalam rangka membangun kemajuan di berbagai sektor pembangunan. Tentu masih perlu dianalisis lebih lanjut dilihat dari berbagai sisi, khususnya sampai seberapa jauh keterlibatan lembaga-lembaga dalam mendorong suksesi tuan rumah. Hal ini sangat diperlukan untuk mencegah kemungkinan peluang terjadinya kembali kompromistik antara pemangku tugas KONI Pusat, IOCO, dan PB PON selaku tuan rumah, sehingga perlu dibatasi melalui landasan kebijakan penyelenggaraan PON yang berada di tangan pemerintah sesuai dengan UU SKN No. 3 tahun 2005 dan PP No.17/2007, yaitu pada pasal 10 ayat (2), dimana pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan olahraga nasional.

 

Oleh karena itu, bila hal ini tidak ada guideline yang jelas, PON di kemudian hari akan berubah menjadi ajang perang tarif yang mengajarkan perilaku buruk pragmatisme tanpa pandang bulu. Daerah-daerah potensial penghasil atlet lambat laun akan terlanda frustasi dengan kondisi yang makin jor-joran, terutama ambisi tuan rumah yang hanya memperhatikan hasil akhir. Kecenderungan yang tidak kondusif tersebut di antaranya adalah penetapan cabang olahraga dan nomor pertandingan yang seolah-olah tanpa konsep dan tidak berorientasi pada event besar di atasnya, yaitu: Olympic Games, Asian Games, dan SEA Games. Dengan ambisi pemerataan serta ego IOCO sebagai anggota KONI Pusat, nomor-nomor yang dipertandingkan di PON terus bertambah tanpa kendali, (lihat Tabel 2).Bandingkan juga dengan pertambahan jumlah cabang olahraga atau events yang dipertandingkan di SG, AG, serta OG, yang relatif masih memperlihatkan adanya kendali. (Amung, Agus, dan Yuda : 2008)

Tabel 2: Jumlah Nomor yang Dipertandingkan pada PONDibandingkan dengan nomor pada Event Lain

No.

Event

Daerah/negara, periode tahun dan jumlah nomor

1.

PON

DKI

1993

434

DKI

1996

508

Jatim

2000

553

Sumsel

2004

625

Kaltim

2008

755

Riau

2012

600

Jabar

2016

755

2.

SEA Games

Vietnam

2003

444

Filipina

2005

445

Thailand

2007

477

Laos

2009

372

Indonesia

2011

554

Myanmar

2013

461

Singapore

2015

402

3.

Asian Games

1994

Thailand

1998

379

Korsel

2002

427

Qatar

2006

428

RRT

2010

477

Incheon

2014

436

Indonesia

2018

?

4.

Olympic Games

Spain

1992

260

USA

1996

270

Australia

2000

298

Yunani

2004

301

RRT

2008

302

London

2012

302

Rio

2016

?

Tabel 2memberikan catatan bahwa penambahan cabang olahraga dan nomor pertandingan dalam event PON sangat mencolok, terutama dari PON XV 2000 di Surabaya ke PON XVI di Palembang, yaitu sebanyak 72 nomor, dan dari PON XVI 2004 Palembang ke PON XVII 2008 Kaltim sebanyak 120 nomor pertandingan (yang paling banyak dalam sejarah). Alhamdulillah kecenderungan peningkatan nomor pertandingan pada PON XVII 2008 Kaltim tidak diikuti oleh Riau sebagai penyelenggara PON XVIII 2012, karena kembali menjadi 600 nomor pertandingan. Barangkali sangat bijak manakala PON XIX dan XX masing-masing di Jawa Barat dan Papua kembali menurunkan ke angka 500 nomor pertandingan, akan tetapi menurut sebuah sumber yang dapat dipercaya bahwa nomor pertandingan pada PON XIX 2016 kembali meledak menjadi lebih dari 750 nomor, satu di antaranya nomor drumband tercatat 10 nomor pertandingan.

Kita cermati dalam event SEA Games cenderung bertambah, akan tetapi tidak sebanyak pada PON. Yang lebih stabil dan terkendali barangkali untuk Olympic Games dan Asian Games, penambahan nomornya sangat terkendali, karena mungkin untuk lolos memerlukan suatu telaahan yang sistemetis dimana tidak ada kewenangan lebih kepada lembaga IOC atau OCA untuk memfasilitasi tuan rumah tanpa melalui proses pertimbangan dan dalam suatu forum tertentu. Dengan demikian kita merasa yakin bahwa pembaharuan perlu dilakukan dengan bersandarkan pada telaahan dan logika-logika akademik yang diperkuat oleh payung hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.Barangkali LPT Keolahragaan kembali dapat melakukan kajian semestinya yang hasilnya dapat menjadi rujukan pemeritah dalam menerbitkan kebijakan.

Dengan menyadari kesemua persoalan tersebut, dapat diyakini bahwa banyak hal harus dilakukan untuk merubahnya, dan keberhasilan kita untuk melakukan pembaharuan akan berdampak positif secara nyata kepada sistem pembinaan olahraga secara keseluruhan, serta pada gilirannya akan mendongkrak prestasi olahraga Indonesia di masa-masa yang akan datang.

Dalam tataran pengembangan olahraga pendidikan yang menjadi cikal bakal sistem pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi melalui jalur pendidikan adalah dengan mencoba mengambil inisiatif untuk mempengaruhi para pengambil keputusan, khususnya di lingkungan Kemendikbud dengan memprioritaskan merumuskan konsep pengembangan unit kegiatan olahraga sekolah, kelas olahraga, PPLP, dan Sekolah Olahraga sebagaimana tertuang pada Tabel 4 tersebut di bawah ini.

 

Tabel 4: Contoh Matrik Kebijakan Menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di Lembaga Pendidikan Tingkat Provinsi

No.

Jenis Kegiatan

Jumlah

Keterangan

1. Unit Kegiatan Olahraga

9.239

5% dari Jumlah sekolah
2. Kelas Olahraga

9.239

5 % dari jumlah sekolah
3. PPLP

34

Satu/provinsi (sudah ada)
4. PPLM

20-30

PT yang siap
5. Sekolah Olahraga

34

Satu/provinsi

Tabel 4 tersebut di atas menginspirasi, bagaimana sebuah kebijakan yang dapat dikembangkan dengan berorientasi pada peningkatan instrument-instrumen pendukung peningkatan prestasi olahraga melalui jalur pendidikan.Dengan kita meningkatkan jumlah unit kegiatan olahraga, kelas olahraga pada sejumlah sekolah, maka peserta didik yang memiliki minat dan bakat berolahraga relatif dapat difasilitasi apalagi pada setiap tahunnya terprogram secara terus menerus prosentasenya ditingkatkan. Demikian pula, PPLP dan PPLM, walau sudah berjalan akan tetapi memerlukan penajaman, terutama dalam tata kelola dengan pemenuhan semua varibel yang dibutuhkan dalam menangani PPLP/PPLM yang harus melampaui standar minimal.Sedangkan untuk sekolah olahraga, menjadi sebuah keharusan Indonesia mengembangkan di seluruh provinsi bahkan jika ada Pemerintah Kabupaten/Kota yang potensial dan memiliki kemampuan dapat merintis dan mengembangkan konsep olahraga dimaksud. Negara pesaing di tingkat ASEAN, seperti Thailand sudah memiliki 26 sekolah khusus olahragawan sehingga adalah wajar manakala sistem pembinaan olahraga mereka sudah tiga tingkat berada di atas Indonesia sesuai dengan hasil perolehan medali emas pada Asian Games 2014 di Incheon Korea Selatan. Implementasinya lebih lanjut tentu Kemenpora berkewajiban menyusun konsep baku tentang model sekolah olahraga yang dapat dijadikan rujukan oleh Kemendikbud dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk mengembangkannya di daerahnya masing-masing.

 

4.             Prestasi Olahraga Internasional

Sebelum kita bahas indikator prestasi olahraga internasional, kita mesti menyimak permasalahan pembangunan olahraga yang semestinya menjadi perhatian dalam merumuskan programpembangunan olahraga ke depan, yaitu:

 

(1) belum tertatanya sistem pembinaan olahraga elit menuju kelas dunia sebagai akibat dari belum terstandardisasinya sistem pembinaan, belum terintegrasinya kebijakan pembinaan olahraga antara pusat dan daerah, belum tertatanya sistem pembibitan, terbatasnya sarana dan prasarana olahraga untuk sentra pembinaan, terbatasnya tenaga keolahragaan yang berkualifikas memadai, belum terstrukturnya sistem penghargaan, belum berkembangnya sentra pembinaan olahraga di daerah-daerah, belum tertatanya kompetisi dan industri olahraga, serta belum optimalnya penerapan IPTEK; (2) rendahnya prosentase angka partisipasi masyarakat dalam olahraga (belum menjadi gaya hidup aktif  yang sehat/healthly activelifestyle) sebagai akibat dari belum adanya kebijakan pengembangan program olahraga bagi semua (sportforall) yang sistematis, terstruktur, dan meluas; (3) terpinggirkannya program olahraga pendidikan, seperti: rendahnya kualitas penyelenggaraan pendidikan jasmani dan olahraga pada setiap jenjang satuan pendidikan, belum banyaknya unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga, belum ada pengembangan sekolah khusus/keberbakatan olahraga di daerah-daerah, belum adanya program olahraga khusus, belum direvitalisasinya program PPLP dan PPLM, dan belum tertatanya sistem kompetisi olahraga pelajar dan mahasiswa. (Ma’mun: 2014)

 

Permasalahan di atas sudah terbagi ke dalam tiga ruang lingkup olahraga, permasalahan pertama menjelaskan situasi terkini tentang masalah yang dihadapi oleh olahraga prestasi. Sebuah analogi permasalahan olahraga prestasi pada tataran persaingan di tingkat Asia dengan enam Negara peraih medali emas Asian Games 17/2014 di Incheon Korea Selatan, yaitu dengan melihat peta persaingan secara matematis yang dianalogikan dengan perumpamaan gedung berlantai 30, dimana kumpulan medali emas ada di lantai 30 dan guna mencapainya adalah dengan menggunakan sistem pembinaan olahraga yang dilakukan Negara-negara dimaksud. Sistem pembinaan olahraga dimaksud, tentu meliputi berbagai hal yang menjadi indikator sebuah sistem pembinaan olahraga berkelas dunia bagi setiap cabang olahraga.Sistem pembinaan olahraga berkelas dunia berarti memiliki daya saing yang tinggi untuk diperbandingkan dengan Negara-negara mitera sekaligus sebagai pesaing. Kalaulah boleh dipaparkan terkait indikator-indikator sistem pembinaan olahraga berkelas dunia (maju, modern, dan dapat bersaing) di level Asia dan dunia, kita dapat mencontoh cabang olahraga bulutangkis, dimana cabang olahraga ini, sudah terbukti konsisten menjadi sumber perolehan medali emas setiap multievent olahraga diselenggarakan, terutama di Asian Games dan beberapa kali olimpiade.

Sebagaimana diketahui sistem pembinaan cabang olahraga bulutangkis telah memiliki sentra pembinaan dan pelatihan yang relatif melampaui standar minimal, yaitu di Cipayung Jakarta Timur dengan fasilitas yang relatif sudah memadai. Proses pembinaan dan pelatihannya berjalan secara terus menerus, tanpa terputus, dan berkelanjutan, serta ditangani oleh para pelatih profesional. Tata kelola organisasinya relatif baik dan miskin konflik serta sistem pembibitan berjalan meluas, dimana setiap daerah melakukan pembinaan melalui perkumpulan yang dikoordinasi oleh induk organisasi cabang olahraga bulutangkis di daerah masing-masing.Sistem kompetisi ke dalam baik di daerah maupun di tingkat nasional berlangsung tanpa terputus dan ke luar atau internasional sudah terjadwal dalam kalender tahunan. Implementasi IPTEK ke dalam proses latihan cenderung sudah berjalan walaupun perlu optimalisasi.

Selanjutnya Tabel 3 tersebut di bawah ini, menunjukkan bahwa empat medali emas kontingen Indonesia dalam Asian Games 2014 di Incheon Korea Selatan disumbangkan dua buah dari cabang olahraga bulutangkis melalui nomor ganda putera dan ganda puteri.

 

Tabel 4: Distribusi Medali Emas Enam Besar AG 17/2014 diIncheon Korsel

 

No.

Negara

Medali

%

Lantai

Keterangan

1.

China

151

34,79

10,5

Tiga belas setengah

2.

Korsel

79

18,20

5,5

Delapan setengah

3.

Jepang

47

10,83

3,0

Lima

4.

Uzbekistan

28

6,45

2,0

Empat

5.

Iran

21

4,84

1,5

Tiga setengah

6.

Thailand

12

2,76

1,0

Tiga

17.

Indonesia

4

0,92

0,3

Basementtiga

 

Sebuah fakta empirik dalam Tabel 3 tersebut di atas, memberikan banyak catatan penting bahwa sistem pembinaan olahraga Indonesia secara umum atau bagi sebagian besar cabang olahraga berada di basement ketiga, tiga tingkat di bawah Thailand yang sudah di lantai satu, tiga setengah tingkat di bawah Iran yang sudah di lantai satu setengah, empat tingkat di bawah Uzbekistan yang sudah di lantai dua, lima tingkat di bawah Jepang yang sudah di lantai 3, delapan setengah tingkat di bawah Korsel yang sudah di lantai lima setengah, dan tiga belas tingkat di bawah China yang sudah di lantai sepuluh setengah. Hal ini sebagai sebuah bukti bahwa Indonesia memerlukan penataan sistem pembinaan olahraga agar levelnya tidak terlalu jauh dibandingkan dengan negara-negara pesaing, baik di ASEAN maupun Asia.

Permasalahan pembangunan olahraga yang kedua sudah mengarah pada olahraga rekreasi yang sasarannya adalah masyarakat secara luas.Olahraga haruslah menjadi kegiatan yang terprogram bagi keluarga dalam mengarungi kehidupannya di sepanjang hayatnya. Pertanyaan yang dapat diajukan tentu bagaimanakah kebijakan yang sebaiknya dikembangkan, strategi yang sebaiknya dijalankan, dan program-program apa yang sebaiknya dirumuskan sehingga sasaran dari karakteristik olahraga rekreasi dapat dicapai dengan baik. Hal ini merupakan permasalahan tersendiri sehingga memerlukan ruang secara lebih lebar agar pembahasannya mendalam, tentu dalam kesempatan lain.

Permasalahan pembangunan olahraga yang ketiga juga sudah menggambarkan sebagaimana kondisi aktual masalah olahraga pendidikan, baik menyangkut pendidikan jasmani dan olahraga yang harus melekat dengan sistem pendidikan pada setiap jenjang satuan pendidikan, unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pendidikan dan latihan, sekolah olahraga, dan sistem kompetisinya. Pertanyaan seperti, bagaimanakah mengembangkan kebijakan, strategi, dan upaya yang mestinya dijalankan dalam rangka mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana menjadi bagian pencapaian tujuan keolahragaan nasional.

Seiring dengan permasalahan tersebut di atas, maka tantangan pembangunan olahraga yang dihadapi adalah menjadi: (1)penataan sistem pembinaan olahraga elit secara bertahap sesuai dengan cabang olahraganya agar standarnya berkelas dunia (sejajar/lebih tinggi dari Negara maju), disertai dengan penataan sistem kompetisi yang bernuansa industri olahraga; (2) perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan berbagai program nasional olahraga bagi semua (sportforall) untuk perluasan partisipasi masyarakat dalam olahraga agar kegiatan olahraga lebih membudaya sehingga berkontribusi terhadap pembentukkan masyarakat dan bangsa yang maju dan berbudaya; (3) peningkatan kualitas penyelenggaraan olahraga pendidikan (pendidikan jasmani dan olahraga), baik intra maupun ekstrakurikuler, pembinaan dan pengembangan unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga, sekolah khusus/keberbakatan olahraga di daerah-daerah, program olahraga khusus (garudasport) bagi perluasan partisipasi pelajar dalam olahraga, revitalisasi program PPLP dan PPLM, serta pengembangan model sistem kompetisi olahraga pelajar dan mahasiswa yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan.

Barangkali Disinilah letak tugas dan peran LPT Keolahragaan untuk menjadi mitera Negara/pemerintah yang diberi peran untuk melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana seharusnya.

 

5.             Indikator Prestasi Olahraga Internasional

Sebagaimana dikemukakan di atas, prestasi olahraga internasional tentu tidak hanya bersandarkan pada produk atau capain kontingen olahraga pada berbagai multievent, baik itu SEA Games, Asian Games, maupun Olympic Games.Akan tetapi, justru kita semestinya melakukan standardisasi sistem pembinaan dan pengembangan olahraga yang didorong oleh Negara/pemerintah untuk dilaksanakan oleh IOCO mengacu pada indikator Negara maju yang melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga berkelas dunia. Manakala sistem pembinaan dan pengembangan olahraga kita sudah terstandardisasi berkelas dunia, dan didorong oleh kultur gerak masyarakat yang luas dan keberadaan program olahraga di lingkungan pelajar yang baik, sesungguhnya prestasi olahraga internasional tinggal menunggu waktu, atau akan datang dengan sendirinya. Dalam posisi seperti ini, barangkali masih memerlukan perjuangan yang amat keras apabila LPT Keolahragaan untuk mengambil inisiatif tugas dan peran ini, karena pemaknaan pembangunan olahraga di Indonesia seringkali jauh dari semestinya.Demokrasi sistem politik yang dijalankan amat kuat mempengaruhi pembentukkan postur sistem pembinaan olahraga Indonesia yang masih memerlukan penataan secara menyeluruh hampir di semua ruang lingkup keolahragaan dimaksud. Cara pandang keberhasilan dalam meraih prestasi internasional SEA Games 2011 lebih diarahkan pada pencapaian jangka pendek, berhasil penyelenggaraan sebagai tuan rumah dengan prestasi juara umum. Dari satu sisi boleh dibilang berhasil, akan tetapi karena instrumen-instrumen sistem pembinaan olahraga tidak dikembangkan sampai berkelas dunia maka prestasi olahraga Indonesia kembali melorot pada urutan keempat (2013) pada SEA Games Myanmar dan urutan kelima (2015) pada SEA Games Singapore.

Sedangkan dengan pesatnya perkembangan olahraga yang bersentuhan dengan dunia ekonomi dan bisnis, prestasi olahraga internasional penilaiannya memerlukanindikator lain, yaitu bagaimana sebuah Negara/pemerintah mendorong semua lini yang terkait agar olahraga menjadi sebuah lokomotif kebanggaan nasional yang identik dengan penciteraan Negara bangsa sekaligus juga menjadi begian dari daya dorong pertumbuhan ekonomi, antara lain partisipasi masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga dioptimalisasi melalui perkumpulan dengan sistem kejuaraan dan kompetisi yang tertata demikian rupa, sampai pada tataran elit didisain seoptimal mungkin bersentuhan dengan bisnis yang menggiurkan dan menjadi perhatian dunia. Contoh kongkret model kompetisi olahraga di Negara-negara European lebih tertuju pada kecabangan olahraga, baik di lingkup negaranya maupun antar Negara atau perkumpulan dalam satu kawasan di European.Barangkali, ini suatu tantangan tersendiri bagaimana sebuah LPT Keolahragaan hadir menjadi sebuah pemicu penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga dalam arti luas.Dalam posisi seperti ini, olahraga prestasi tidak perlu semuanya menjadi beban Negara, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.Sedangkan olahraga pendidikan sifatnya wajib dioptimalisasi dan difasilitasi anggarannya sampai kemampuan penyelenggaraan olahraga pendidikan terstandardisasi melampaui batas minimal oleh Negara dan pemerintah, karena menyangkut peletakan dasar pendidikan anak-anak yang lebih bersifat sentuhan agar berkembang secara menyeluruh.

Sepertinya untuk LPT Keolahragaan memerlukan perluasan mandat, khususnya Bandung sebagai lembaga tertua untuk mengambil inisiatif mengembangkan diri menjadi sebuah Perguruan Tinggi Keolahragaan yang mandiri agar tugas dan peran sebagaimana seharusnya dan sebagaimana dijelaskan di atas dapat segera resposif mengingat kita sudah amat jauh tertinggal dengan Negara-negara maju di dunia dalam pembangunan olahraga.Kemandirian LPT Keolahragaan bakal banyak manfaat, utamanya dalam membangun interkoneksitas dengan lembaga sejenis di Negara-negara maju di dunia.China memiliki perguruan tinggi yang mandiri sekelas Beijing Sport University dan beberapa lainnya seperti di Shanghai, demikian juga Korea, memiliki KoreanUniversityofSport Science dan Jepang punya NipponTaiikuDaigaku, OsakaTaiikuDaigaku, dan beberapa universitas sejenis lainnya. Kalau ke Europa di Jerman ada GermanCologneUniversityofSport Science.Di semua Perguruan Tinggi tersebut difasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga elit bagi mahasiswa, sekaligus dijadikan sentra pembinaan olahraga elit yang juga menampung atlet elit nonmahasiswa.

 

C.           Catatan Akhir

Sebagai sebuah kesimpulan, catatan akhir ini lebih menggambarkan bagaimana sebaiknya tugas dan peran kelembagaan itu dikembangkan dalam rangka membantu Negara/pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga. Membantu Negara/pemerintah, sebaiknya lebih tertuju pada perubahan garis-garis besar kebijakan. KebijakanNegara/pemerintah dalam pembangunan olahraga ditujukan sebagai upaya membangun tatanan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga agar terstrukstur demikian rupa yang berorientasi pada Negara maju sebagai rujukan, disesuaikan dengan kekhasan (nilai-nilai kebangsaan Indonesia) sehingga dapat berjalan semestinya. Sedangkan yang terjadi pada saat ini lebih mengarah pada tataran teknis, dimana LPT Keolahragaan dengan sumber daya yang dimilikinya membantu lembaga mitera pemerintah, seperti KONI, KOI, Induk Organisasi Cabang Olahraga (IOCO), dan lain-lainnya dalam mengimplementasikan proses pencapaian target dalam sistem pembinaan dan pengembangan olahraga yang dicanangkan. Hal ini tentu tidak salah, akan tetapi pekerjaan besar yang menyangkut arah kebijakan pembangunan olahraga nasional kurang menjadi fokus perhatian LPT Keolahragaan.

Keberadaan LPT Keolahragaan yang lebih diidentikkan sebagai kawah candra dimuka penyiapan tenaga profesional di bidang keolahragaan sudah lama disandang seiring dengan semangat pendirian awal lembaga ini. Akan tetapi, tantangan sekarang dan jauh ke depan sulit terhindarkan bahwa kapasitas kelembagaan yang ada tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi harapan publik dan Negara/pemerintah manakala kedudukan dan posisinya masih seperti sekarang. Oleh karena itu, menjadi pekerjaan yang mendesak agar kita melakukan evaluasi diri dan mulai merancang bagaimana sebuah Negara mengembangkan institusi baru LPT Keolahragaan yang memiliki kapasitas lebih, dalam arti kata tidak semata-mata ditujukan untuk menyiapkan sumber daya manusia profesional di bidang keolahragaan, akan tetapi LPT Keolahragaan yang dapat mengembangkan ilmu sekaligus sebagai lembaga yang dapat mensubsidi produk kebijakan pembangunan olahraga sebagaimana seharusnya, serta yang dapat dimanfaatkan untuk menjembatani pembinaan dan pengembangan atlet-atlet elit seusia mahasiswa. Untuk seperti ini, barangkali satu pilihan yang memungkinkan manakala pengembangan LPT Keolahragaan itu diberikan mandat yang luas sebagai institusi Perguruan Tinggi yang mandiri.Dalam kacamata penulis dilihat dari perspektif sejarah, keberadaan sumber daya yang dimiliki FPOK-UPI rasanya batas minimal telah dilampaui untuk mencoba melakukan inisiatif. Barangkali persoalannya, apakah kepemimpinan mendukung akan hal ini. Sepanjang demi kepentingan Negara/pemerintah menuju pada perbaikan yang lebih besar, nampaknya tidak pada posisi yang tepat apabila tidak mendorongnya. Siapkah kita kalau LPT Keolahragaan yang kita perbincangkan malah berdiri di tempat lain atau di luar Jawa yang sesungguhnya potensi untuk pengembangannya tidak sebaik yang dimiliki lembaga kita. Wallohu alam bissawab.

  

Daftar Pustaka

 

Hylton, Kevin., Bramham, Peter., (2010). Sports Development: Policy, Process and Practice. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Kemenpora (2010).Renstra Kemenpora 2010-2014. Jakarta.

Ma’mun, Amung. (2005). Memantapkan Kepeloporan UPI sebagai Universitas BHMN.Universitas Pendidikan Indonesia.

______________.(2011). Kepemimpinan dan Kebijakan Pembangunan Olahraga. (Modul) Bandung: Jurusan Pendidikan Olahraga FPOK-UPI.

.(2014). Perspektif Kebijakan Pembangunan Olahraga dalam Era Demokrasi dan Kepemimpinan Nasional di Indonesia.Jurnal Kajian Pendidikan “Atikan” Vol. 4 Ed. 2 ISSN 2088-1290 Des’ 2014. Bandung:ASPENSI, FPOK-UPI dan Minda Masagi Press.

.(2014). Development of the Educational Sports in Indonesia: The Policy Study Based on the Constitution of National Sports System.Jurnal Kajian Pendidikan “Atikan” Vol. 5 Ed. 1 ISSN 2088-1290 Juni’ 2015. Bandung: ASPENSI, FPOK-UPI dan Minda Masagi Press.

Ma’mun, Amung, Mahendra, Agus dan Saputra, Yuda M., (2008),                                              Membangun Prestasi Olahraga Indonesia melalui Pembaharuan SKON(Sebuah Kajian Berdasarkan Pengalaman PON XVII 2008 Kaltim),FPOK-UPI dan KONI Jawa Barat.

Ma’mun, Amung, Mahendra, Agus, Subroto, Toto, dan Nurjaya, dede R., (2008)Laporan Performa Kontingen Jawa Barat 100 pada PON XVII 2008  Kalimantan Timur, KONI Jawa Barat.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Jakarta.

Permenpan RB Nomor 40 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga.

Permenpan RB Nomor 41 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga.

UU Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.Jakarta: Biro Humas Kemenegpora.

UU Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

UU Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.

Yessis, Michael, (1998), Secrets of Soviet Sport, Fitness Training, Arborn House Quill Edition, New York.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUGAS DAN PERAN

LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI (LPT) KEOLAHRAGAAN DALAM MENUNJANG PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL MENUJU INTERNASIONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh:

Amung Ma’mun

Makalah ini disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Nasional (SEMILOKA) yang bertemakan “Satu Tahun Menjelang PON XIX dan PEPARNAS XV

di Jawa Barat Tahun 2016”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Bandung, 8 September 2015