MEMAJUKAN OLAHRAGA DAN EVENT OLAHRAGA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENJUALAN PRODUK INDUSTRI OLAHRAGA

 

 

 

MEMAJUKAN OLAHRAGA DAN EVENT OLAHRAGA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENJUALAN PRODUK INDUSTRI OLAHRAGA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makalah Diklat

Oleh:

Dr. H. Amung Ma’mun, M.Pd.

Disampaikan dalam pendidikan dan latihan tenaga teknis manajemen promosi dan pemasaran industri olahraga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTEN DEPUTI INDUSTRI DAN PROMOSI OLAHRAGA

DEPUTI PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

BANDUNG, 25-29 JULI 2016

 

 

 

MEMAJUKAN OLAHRAGA DAN EVENT OLAHRAGA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENJUALAN PRODUK INDUSTRI OLAHRAGA

Oleh: Dr. Amung Ma’mun, M.Pd.[1]

A.             Pengantar

Sesuai dengan undangan yang kami terima sebagai nara sumber dalam kegiatan pendidikan dan latihan tenaga teknis manajemen promosi dan pemasaran industri olahraga yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Industri dan Promosi Olahraga Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dengan tema yang menjadi bagian kami adalah “memajukan olahraga masyarakat dan event olahraga sebagai upaya meningkatkan penjualan produk olahraga”. Tema tersebut di atas dalam pandangan kami memerlukan pelurusan, khususnya terkait dengan peristilahan yang telah menjadi perbincangan di masyarakat. Oleh karena itu, mari kita luruskan sekaligus bahas dalam upaya membatasi ruang lingkup perbincangan dalam naskah ini.

Pertama olahraga masyarakat, dalam UU Nomor 5 tentang sistem keolahragaan nasional (UU SKN) kita tidak mengenal istilah olahraga masyarakat, simak pasal 17 UU SKN, yaitu ruang lingkup olahraga meliputi (a) olahraga pendidikan, (b) olahraga rekreasi, dan (c) olahraga prestasi. Dengan demikian istilah olahraga masyarakat dalam tema awal ini kita ganti saja menjadi olahraga tanpa masyarakat, dimana maknanya adalah ketiga ruang lingkup olahraga dimaksud.

Kedua, kata event olahraga sebetulnya merupakan bagian yang melekat dalam olahraga dimana di negara maju posisinya sudah sangat stabil dan terintegrasi dengan industri, namun dalam naskah ini kita perbincangkan makna event olahraga itu juga termasuksebagai sebuah kegiatan olahraga terprogram, festival, kejuaraan, pertandingan, kompetisi dan lain-lain yang sejenis yang dikelola secara baik dan profesional.

Ketiga, produk olahraga dapat dimaknai sebagai eventnya itu sendiri, perlengkapan atau peralatan yang melekat dalam kegiatan olahraga dan digunakan oleh para pemain, seperti: stik hoki, raket tenis dan bulu tangkis, stik golf, bat tenis meja dan lain-lain serta peralatan dan perlengkapan olahraga yang melekat, akan tetapi tidak berpengaruh dalam memainkan teknik dalam olahraga dimaksud, seperti pakaian olahraga, sepatu, topi, dan lain-lain yang sejenis.

Keempat, industri olahraga sesuai dengan UU SKN dimaknai sebagai kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk barang dan/atau jasa. Sedangkan kata “memajukan dan meningkatkan” adalah petunjuk agar ke depannya kegiatan olahraga dapat dikembangkan lebih meluas, lebih berkembang, dapat dikelola dengan baik dan benar serta profesional sehingga terintegrasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan menjadi bernilai ekonomi.Berdasarkan uraian di atas, maka judul naskah ini dengan tanpa menghilangkan lokus bahasannya berubah menjadi “Memajukan Olahraga dan Event Olahraga sebagai Upaya Meningkatkan Produk Industri Olahraga”.

B.        Memajukan olahraga dan event olahraga

Penunjuk yang melekat dalam UU SKN terkait dengan makna hakiki memajukan olahraga termasuk event olahraga adalah kata pembinaan dan pengembangan. Memajukan olahraga dan event olahraga itu berarti bahwa melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga dengan benar dan meluas, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Sesuai dengan pasal 17 UU SKN seperti telah dikutif pada bagian depan mari kita urai satu persatu bagaimana memajukan olahraga termasuk event olahraga sesuai dengan ruang lingkup olahraga itu sendiri, yaitu:

1.            Memajukan olahraga pendidikan

Sesuai dengan UU SKN olahraga pendidikan dapat dimaknai sebagai pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikanyang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan, dilaksanakan dalam jalur formal maupun nonformal, berupa intra dan ekstrakurikuler, dimulai pada usia dini, dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan secara terstruktur dan berjenjang, ditangani oleh guru/dosen, disiapkan sarana dan prasarananya sesuai dengan tingkat kebutuhan, dapat diselenggarakan kejuaraan sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan secara berkala antar yang setingkat dalam tingkatan kelas daerah, nasional, dan internasional (UU SKN pasal 18).

Melaksanakan petunjuk peraturan perundangan ini merupakan domain pemerintah, dimana tanda kemajuannya manakala setiap tahunnya dapat dicapai peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu, memajukan olahraga termasuk event olahraga dalam wilayah olahraga pendidikan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melihat posisi terakhir dari sebuah konsep besar pelaksanaan olahraga pendidikan, baik menyangkut tenaganya, sarana prasarananya, maupun keterlaksanaan yang terstandardisasinya, baru kemudian meningkatkan dalam hitungan prosentasenya. Sebagai misal, jumlah sekolah dasar yang dapat melaksanakan pendidikan jasmani dan olahraga di lingkungan pendidikan sebesar 10%, maka dalam lima tahun kita harus tingkatkan menjadi 15% dengan tahapan peningkatan 1% per tahun. Walaupaun terasa kecil peningkatannya, akan tetapi ada kepastian serta manakala diakumulasi dalam satu RPJP peningkatannya pasti akan 20%, karena RPJP sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional berdurasi 20 tahunan.

Konsep memajukan dalam konteks pembinaan dan pengembangan yang terkait dengan event olahraga pendidikan dapat dilakukan dengan mengurai lebih dalam kandungan pasal 25 UU SKN, khususnya ayat (6), yaitu: Untuk menumbuhkembangkan prestasi olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan. Dalam wilayah kebijakan, tentu untuk memajukanevent olahraga pendidikan diperlukan disain peningkatan sebagai tanda kemajuan adalah berupa penambahan jumlah dan standardisasi pelaksanaannya, baik untuk unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah olahraga, kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan. Dengan demikian, manakala posisi sekarang sudah tergambarkan berapa prosentasenya, maka peningkatannya dapat diprogramkan dengan baik, dari sisi jumlahnya maupun kelas standardisasinya. Contoh kongkrit, berapa prosen unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga sesuai dengan jenjangnya telah terbentuk (misal baru 5%), berapa prosen tiap tahunnya akan dikembangkan jumlahnya, demikian pula berapa prosen yang telah terstandardisasi dengan baik, kemudian tingkatkan setiap tahunnya. Contoh lain tentang sekolah olahraga, jika sekarang baru ditemukan 3-5 sekolah olahraga di Indonesia, maka sampai kapan minimal setiap provinsi memiliki sekolah olahraga sendiri-sendiri, tentu memerlukan perencanaan jangka panjang yang terintegrasi.

Kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan, dalam wilayah pengembangan olahraga pendidikan yang benuansa prestasi memerlukan konsep pengembangan kompetisi yang bersifat kecabangan olahraga. Kita sebagian besar hanya mengenal kejuaraan multicabang olahraga, baik yang bernama POPDA/POMDA, POPNAS/POMNAS dan seterusnya, maupun O2SN Daerah dan Nasional. Dalam persepktif industri yang bernilai ekonomi konsep seperti ini sudah ketinggalan, oleh karena itu pemerintah dan pemerintah daerah sebaiknya bekerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha untuk merancang lebih terprogram terkait dengan kejuaraan dan/atau kompetisi kecabangan olahraga secara terstruktur, berjenjang dan berkelanjutan.

 

2.            Memajukan olahraga rekreasi

Sesuai dengan UU SKN olahraga rekreasi dapat dimaknai sebagai olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kesenangan. Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian dari proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran, oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga, bertujuan untuk memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan, membangun hubungan sosial, dan/atau melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional, pemerintah, pemerintah daerah,  dan masyarakat sama-sama memiliki kewajiban untuk menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi, dilaksanakan memenuhi ketentuan dan aturan jenis keolahragaannya yang ditetapkan oleh perkumpulan dan organisasi olahraga dimaksud (pasal 19 UU SKN).

Memajukan olahraga rekreasi harus bertumpu pada konsep pembinaan dan pengembangan, yaitu dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial; dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan sarana olahraga rekreasi; yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang ada dalam masyarakat;  berbasis masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal; sebagai upaya menumbuhkan sanggar-sanggar dan mengaktifkan perkumpulan olahraga dalam masyarakat, serta menyelenggarakan festival olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan internasional (pasal 26).

Dalam perspektif kebijakan diperlukan peraturan setingkat instruksi presiden dalam rangka mengimplementasikan konsep pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, khususnya ditujukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan penyelenggaraan olahraga rekreasi. Disamping itu, tentu kehadiran peraturan pelaksanaan setingkat instruksui presiden dimaksud adalah juga mewujudkan program pemerintah dalam mendirect program olahraga bagi semua (sport for all) yang terstruktur, meluas dan berkelanjutan. Sebagai contoh, bagaimana mengimplementasikan agar orang atau masyarakat berolahraga berkumpul dalam satu perkumpulan dan dalam sanggar-sanggar tentu memerlukan direct agar pengembangan olahraga yang diharapkan meluas, dapat dikontrol pengembangannya dari waktu ke waktu. Jika minimal setiap kecamatan harus didirikan satu atau beberapa perkumpulan olahraga dan sanggar, maka akan dapat didata jumlah perkumpulan dan sanggar dimaksud. Demikian pula jumlah orang yang terlibat dalam olahraga sebagai bagian dari keanggotaan dalam perkumpulan dan sanggar dimaksud. Dengan demikian maka perluasan kegiatan olahraga dapat ditetapkan dengan target tertentu berdasarkan periode waktu tertentu pula.

Terlepas dari hal tersebut bagi kita sebagai penggiat olahraga termasuk tenaga teknis yang terampil dan diandalkan tentu harus terlebih dahulu memahami bagaimana seseorang atau sekelompok orang harus terlibat dan atau menjadi bagian dalam kegiatan olahraga demi kesehatan, kegembiraan, hubungan sosial, dan kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam wilayah memajukan kegiatan olahraga rekreasi corak dan bentuknya dapat dilaksanakan dengan berorientasi pada tujuan, pada kekayaan daerah, pada minat dan perhatian masyarakat setempat, dan lain-lain. Prinsip dasar yang lainnya adalah bagaimana kegiatan olahraga rekreasi ini berjalan terus menerus dan berkelanjutan dan dikembangkan dalam masa-masa tertentu dalam wilayah festival dan lomba yang dapat mempersaingkan seiring dengan potensi yang dimilikinya serta dapat menjadi hiburan atau tontonan yang menarik. Perhatian yang perlu lebih diutamakan adalah juga bagaimana event olahraga rekreasi pun dapat menjadi bernilai ekonomi. Untuk hal ini, prinsip keberlanjutan yang terprogram dengan baik yang bercorak tontonan atau hiburan yang dikemas dalam wujud ekonomi olahraga pariwisata akan menjadi sumber pendorong sesuatu kegiatan olahraga rekreasi yang menghasilkan.

Demikian pula, mengelola waktu senggang (leisure time) dengan memanfaatkan olahraga rekreasi akan menjadi menarik manakala dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi, maksudnya adalah mendisain program olahraga rekreasi dalam masa-masa tertentu bagi kelompok masyarakat dalam perkumpulan atau sanggar dalam bentuk kegiatan seperti outbond, rekreasi olahraga sambil berwisata, hiking dan lain-lain yang sejenis dapat dilakukan oleh para ahli di antaranya anda yang akan menjadi tenaga teknik terampil yang berharap hadir di masyarakat untuk mengkreasi kegiatan dalam meluaskan kegiatan olahraga di masyarakat.

 

3.            Memajukan olahraga prestasi

Sesuai dengan UU SKN, olahraga prestasi dapat dimaknai sebagai olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Konsep memajukan olahraga prestasi dapat bertumpu pada pasal 27 UU SKN, yaitu: Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional; dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, baik tingkat pusat, maupun daerah; dilakukan oleh pelatih yang bersertifikat dengan kualifikasi kompetensi tertentu dimana dalam prosesnya melakukan pendekatan IPTEK; memberdayakan perkumpulan, menumbuhkembangkan sentra pembinaan olahraga yang bersifat nasional dan daerah, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan; melibatkan olahragawan muda potensial.

Dalam wilayah kebijakan, tentu pertama, induk organisasi kecabangan olahraga yang ada di daerah dan nasional merupakan sebuah center yang bertanggung jawab membina dan mengembangkan olahraga prestasi (wilayah ini akan dibahas secara khusus sebagai materi tambahan), baik secara administerasi maupuan praktiknya; kedua, adanya pelatih yang memiliki kualifikasi kepelatihan dengan kompetensi yang tersertifikasi tertentu merupakan salah satu indikator yang dapat memajukan olahraga prestasi; ketiga, adanya perkumpulan, baik jumlah maupun standardisasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bakat para atletnya untuk semua cabang olahraga menjadi indikator lanjutan bagaimana olahraga prestasi berkembang sehingga menonjol kualifikasi prestasinya; keempat, adanya kompetisi yang berjenjang menjadi instrumen amat penting yang dapat mendorong lahirnya prestasi olahraga. Khusus yang keempat ini dapat juga disebutkan sebagai sumber penguat yang utama lahirnya industri olahraga yang bernilai ekonomi. Semakin baik dan bernilai konsep kompetisi olahraga untuk semua jenis cabang olahraga maka akan semakin terbuka peluang berkembangnya industri olahraga yang bernilai ekonomi lebih baik.

Pertanyaannya bagi kita, sudahkan kita mendorong setiap cabang olahraga untuk mendisain kompetisi kecabangan olahraga agar bernilai ekonomi. Sepertinya ranah kita belum sampai pada cara berpikir seperti ini. Kenyataan yang ada disain kompetisi cabang olahraga masuk dalam wilayah kompetisi multievent, seperti Pekan Olahraga Nasional (PON), POPDA/POMDA, POPNAS/POMNAS, O2SN Daerah dan Nasional, adapun kompetisi kecabangan olahraga dilaksanakan dalam bentuk kejuaraan nasional (kejurnas) tahunan atau sekali setahun, jarang yang dua kali dan bahkan mungkin ada yang sama sekali tidak melaksanakan kejurnas. Kompetisi kecabangan olahraga yang menonjol sudah dilaksanakan oleh Bolabasket melalui LIBAMA, bolavoli melalui Liga Bolavoli Utama, dan sepakbola yang sering kali tersendat karena konflik menjadi bagin integral dalam penyelenggaraannya.

Menguatnya konsep kompetisi multievent yang terus terpelihara sebagai model pengembangan kompetisi olahraga di Indonesia, di antaranya disebabkan oleh karena cara pandang yang membuat kita gagal paham tentang pembangunan industri olahraga yang bernilai ekonomi. Disamping itu juga, orientasi berpikir pengembangan prestasi olahraga adalah dalam rangka mempersiapkan atlet Indonesia ke berbagai multievent olahraga internasional, seperti: SEA Games, Asian Games, dan Olympic Games. Konsep pembangunan yang dikembangkan berkisar dalam wilayah fasilitasi, yaitu bagaimana setiap induk organisasi cabang olahraga dapat melakukan pemusatan latihan menjelang dan/atau dalam rangka persiapan multievent internasional tersebut di atas. Konsep ini tidak salah, akan tetapi hemat kami sudah jauh kedaluarsa karena kalah bersaing, sehingga untuk Indonesia memerlukan bukan hanya pendekatan fasilitasi, akan tetapi pendekatan pengembangan dan/atau pembangunan. Pendekatan pengembangan dan/atau pembangunan itu menyangkut atau ditujukan agar instrumen-instrumen pembinaan dan pengembangan olahraga menjadi terstandardisasi kelas dunia, sepadan dengan negara maju dan/atau bahkan lebih baik/unggul. Hal ini dimaksudkan adalah manakala sistem pembinaan dan pengembangan setiap cabang olahraga sudah terstandardisasi kelas dunia sesungguhnya prestasi tinggal menunggu waktu.

C.        Meningkatkan penjualan produk olahraga atau industri olahraga

            Kita pahami dulu makna dibalik kata industri olahraga. Industri olahraga dalam bahasa UU SKN dikatakan sebagai kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa. Selanjutnya pasal 79 menjelaskan bahwa: (1) industri olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan atau disewakan untuk masyarakat; (2) industri olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara professional yang meliputi; kejuaraan nasional dan internasional, pekan olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional, promosi, eksibisi, dan festival olahraga atau keagenan, layanan informasi, dan konsultasi keolahragaan.

Sedangkan Yoo Eui Dong (2006) dari Institut Sport Science Korea, dalam makalahnya menjelaskan bahwa di beberapa Negara termasuk di Korea, industri olahraga dapat menjadi sebuah wilayah pekerjaan untuk banyak orang, yaitu seperti posisi manajer atau spesialis. Contohnya seperti:manager kegiatan/event olahraga (event menager), manager peralatan (equipment manager), pencatat dan pengolah data (record data based manager), manager tiket (ticket manager), manager konten atau substansi dari sebuah konteks olahraga (content manager), ahli hukum olahraga (sport law expert), internasional (international), pembawa acara (event bider), penerbit olahraga (sport publisher), humas olahraga (sport publicist), ahli asuransi olahraga (sport insurance expert), ahli gizi olahraga (sport nutritions), peneliti olahraga (sport researcher), sponsor dan ahli periklanan (sponsorship and advertising expert), ahli lisensi olahraga (sport licensing expert), distributor barang olahraga (sport goods distributor), dan manager fasilitas olahraga (sport facility manager).

Struktur industri olahraga dapat kita petakan menjadi tiga wilayah, yaitu: (1) event olahraga, baik berupa pertandingan, kejuaraan atau kompetisi, (2) peralatan yang mendukung terhadap kegiatan olahraga, baik yang melekat dan berpengaruh secara langsung, maupun yang melekat tidak berpengaruh secara langsung, dan (3) tayangan event olahraga itu sendiri. Upaya memasarkan industri olahraga tentu akan mencakup tiga wilayah industri olahraga yang menjadi bagian integral di dalamnya, dimana point satu atau event merupakan lokusnya. Oleh karena itu, dalam wilayah kebijakan mengembangkan event olahraga, baik berupa kejuaraan, pertandingan eksibishi, maupun kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan menjadi wilayah yang penting untuk dikembangkan oleh pemerintah, pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha.

Sebagai perumpamaan, dalam kacamata kita untuk mengembangkan olahraga taekwondo di Indonesia kita harus belajar dari negeri leluhurnya yaitu Korea. Ternyata, pandangan ini hanya asumsi. Seorang pelatih taekwondo kenamaan dari Korea yang pernah menjadi mentor atau pelatih kepala taekwondo Indonesia kurang lebih 20 tahunan (Oh Il Nam) mengatakan kepada kami secara langsung ketika berkunjung ke Jakarta, yaitu kita belajar tata kelola dan peningkatan prestasi olahraga taekwondo tidak mesti ke Korea, akan tetapi lihat negara Iran, mereka menonjol prestasi olahraga taekwondo di antaranya dengan mengembangkan konsep pembinaan olahraga taekwondo melalui pendekatan industri berupa event olahraga taekwondo, maksudnya yaitu: setiap minggu di suatu kota tertentu di negara Iran ada pertandingan taekwondo yang disiarkan secara langsung melalui media televisi dan setiap pemain yang tampil menerima hadiah uang, tentu yang menjadi pemenang memperoleh bayaran yang memadai. Oleh karena itu jika di Korea pertandingan taekwondo sepanjang tahun dapat berlangsung lebih kurang sepuluh kali, maka di Iran bisa berlangsung lebih dari dua kali lipatnya. Hal inilah bukti bahwa pengemasan event olahraga yang beriringan dengan industri dapat menjadi salah satu jalan keluar bagaimana negara tersebut memperoleh prestasi olahraga yang dapat dibanggakan. Sudahkah kita mencoba model ini, barangkali bulutangkis sudah memulai, cabang olahraga yang lainnya masih jauh bahkan berpikir pun jarang atau tidak sama sekali.

Belajar dari kasus penjelasan pelatih taekwondo asal Korea Selatan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penjualan produk olahraga atau industri olahraga adalah dengan mengembangkan konsep pembinaan olahraga melalui kompetisi yang meluas, sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan dengan sistem penghargaan yang memadai dan dsiarkan atau diliput oleh media televisi merupakan langkah maju, sehingga atas dasar ini industri olahraga yang terkait dengan perlengkapan, baik yang melekat dan berpengaruh secara langsung maupun tidak akan menjadi terkembangkan dan mengikuti dengan sendirinya, demikian pula sebaliknya meningkatkan pemasaran olahraga tanpa melalui event sepertinya hanya menjadi sia-sia sehingga sulit terwujud secara optimal.

D.        Permasalahan tata kelola induk organisasi cabang olahraga (IOCO)

Pada bagian C disinggung sepintas bagaimana sesungguhnya peranIOCO yang centre terhadap peningkatan prestasi olahraga. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dibahas lebih lebar menyangkut kondisi aktual IOCO Indonesia sebagai salah satu upaya bagaimana memajukan olahraga dan event olahraga termasuk di dalamnya meningkatkan pemasaran industri olahraga.

Undang-Undang Nomor 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) menjelaskan bahwa, organisasi yang menaungi cabang olahraga adalah Induk Organisasi Cabang Olahraga yang dalam istilah saya disingkat menjadi IOCO. Tata kelola adalah praktek kerja yang dilakukan oleh pimpinan IOCO dimaksud sesuai dengan garis-garis besar haluan organisasi (AD/ART), janji pimpinan dan program yang ditetapkan oleh musyawarah sebagai forum tertinggi, dan lain-lainnya yang disesuaikan dengan kebijakan organisasi. Multievent olahraga dapat dibaca dalam bentuk PON, SEA Games, dan Asian Games. Upaya menghadirkan negara/pemerintah, maksudnya adalah keinginan untuk menjadi diketahui dan dipahami posisinya dalam pembangunan olahraga sehingga dapat kita analisis bersama-sama sekaligus menerjemahkan kehadirannya secara terintegrasi agar dapat mendorong IOCO lebih berperan dalam membangun kultur pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsinya termasuk di dalamnya adalah pihak ketiga/swasta. Sedangkan kultur pembinaan olahraga merupakan kata kunci yang akan menjadi sasaran utama sebagaimana sejatinya sebuah IOCO dibentuk yang memiliki kaidah organisasi, seperti: tata kelola, sasaran, arah, tujuan, dan program yang jelas yang semestinya dijalankan dengan penuh kebijaksanaan dengan selalu mengayomi para anggotanya. Oleh karena itu, tata kelola IOCO dan  pemahaman konsep pembangunan olahraga harus baik serta harus didukung kemampuan yang besar untuk menghadirkan negara/pemerintah dan swasta ke dalamnya sehingga akan melahirkan kultur pembinaan olahraga yang baik pula, walaupun dalam UU SKN dikatakan bahwa IOCO bersifat mandiri

UU SKN pasal 1 nomor 25 menggariskan bahwa:IOCO adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis cabang olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan. Tata kelola dan praktek kerja IOCO sesuai dengan AD/ART, hal ini sudah menjadi ketentuan umum bahwa menjalankan organisasi mengacu pada ketentuan berorganisasi bahkan negara pun sama, seperti negara bangsa Indonesia mengacu pada UUD’45.

Ketentuan-ketentuan di bawahnya sebagai implementasi lebih lanjut dari ketentuan AD/ART, seperti: hasil musyawarah (nasional/besar) IOCO dimaksud. Akan tetapi, karena sifatnya dan IOCO itu menyangkut organisasi kecabangan olahraga, maka kata-kata kunci yang menjadi titik tumpu menjalankan organisasi adalah membina dan mengembangkan. Sedangkan mengoordinasikan, lebih tertuju pada kewajiban organisasi dari sisi administratif, yaitu ke atas mengoordinasi dengan induk organisasi internasional yang menaunginya, baik dunia, Asia, maupun ASEAN jika sudah ada dan ke bawah memayungi IOCO tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan perkumpulan/klub. Pertanyaannya, sudahkah sebagian besar IOCO menjalankan kaidah organisasi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas? Wallohu alam.

Memaknai hakikat IOCO tentu kita juga harus mampu menjawab dari manakah IOCO berasal? Menurut pasal 35 UU SKN bahwa: (1) Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk IOCO; (2) IOCO sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mendirikan cabang-cabangnya di provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian, IOCO dibentuk oleh masyarakat, jadi oleh karena itu, hak masyarakat untuk saling mengingatkan IOCO agar dalam menjalankan amanatnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan organisasi termasuk janji dan program yang sudah dicanangkan. Di bawah ini, akan dikemukakan beberapa hal yang telah menjadi temuan terkait dengan kendala dan/atau permasalahan tata kelola IOCO di Indonesia, bagaimana mengatasinya dalam rangka membangun kultur pembinaan. Telaah diagram di bawah ini.

Untitled-1

1.            Konflik organisasi

Diakui atau tidak konflik organisasi dalam praktek tata kelola IOCO sering terjadi. Hal ini biasanya bersumber atau disebabkan oleh karenadampak proses rekruitmen kepemimpinan IOCO itu sendiri. Sebagai contoh dapat disimak apa yang pernah menimpa ISSI, PTMSI, dan organisasi yang lainnya. Kondisi ini mengakibatkan tata kelola IOCO seringkali jauh dari idealisme dan ketentuan organisasi yang digariskan termasuk kesepakatan yang dihasilkan. Jika pun ada yang lain adalah disharmoni dengan negara/pemerintah. Disharmoni terjadi dapat disebabkan oleh karena pemerintah berkepentingan atau memang IOCO sendiri yang menghindari keterlibatan pemerintah karena dirasa akan menjadi sumber penghambat dalam kepentingan-kepentingan tertentu/lainnya (silakan simak apa yang terjadi di PSSI). Bagaimanakah mencari jalan keluar untuk mengatasi persoalan seperti ini dalam sebuah organisasi olahraga, agar IOCO dapat terhindar dari stagnasi kultur pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana telah digariskan dalam Undang-undang?

Ketika kita sangat welcome dengan kehadiran negara/pemerintah untuk menjadi bagian integral di dalamnya adalah tidak menjadi suatu hal yang sulit manakala kita mencermati amanat peraturan perundang-undangan, seperti pada pasal 10 PP Nomor 16/2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan, yaitu disebutkan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional. Mari kita terjemahkan dalam bentuk yang lebih kongkrit, yaitu: kalaulah pemegang mandat ini dalam setiap proses rekruitmen kepemimpinan IOCO ini berasal dari pengurus daerah (34) provinsi, klub, perwakilan organisasi atlet, pelatih dan wasit kecabangan olahraga digabung berapa pun jumlahnya menjadi bernilai 65-75 prosen suara, sedangkan 25-35 prosen suara kita berikan kepada pemerintah, saya rasa konflik organisasi akan dapat ditekan. Namun demikian konsekuensi dari ketentuan ini harus dituangkan dalam AD/ART sekaligus juga ditekankan kewajiban pemerintah untuk ikut serta di dalamnya dalam mendanai sistem pembinaan dan pengembangan olahraga (minimal mendanai beberapa event yang diprogramkan selain pelatnas jangka panjang untuk multievent internasional). Hal ini sangat mungkin, karena UU SKN pasal 11 ayat (2) menggariskannya bahwa, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Hal ini sebagai sebuah inovasi manakala upaya pembinaan dan pengembangan olahraga yang menjadi ruh tata kelola organisasi sudah sangat sulit bergantung pada figur

2.           Konsep pengembangan program cenderung jangka pendek dan tidak futuristik

Terjemahan dari konsep membina dan mengembangkan jauh dari orientasi membangun olahraga dalam kerangka berpikir budaya baru (membangun kultur pembinaan). Maksudnya adalah bahwa pembinaan dan pengembangan itu harus berorientasi pada pembangunan tatanan pembinaan dan pengembangan olahraga yang lebih sesuai dengan tantangan terkini dan berorientasi atau merujuk pada negara maju, dimana semua instrumen pembinaan secara progresif harus dikembangkan standardnya sampai memiliki kelas tertentu yang tingkatannya tidak lebih rendah daripada negara pesaing kita, bahkan sangat baik manakala dapat lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan negara-negara pesaing kita, baik di ASEAN maupun Asia atau bahkan dunia. Untuk hal ini, sekedar mengingatkan kita dapat mencermati dan/atau mencontoh apa yang telah dan terus dijalankan oleh cabang olahraga bulutangkis (PBSI).

Dengan demikian, tata kelola organisasi yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan olahraga semestinya melihat trend pembinaan dan pengembangan negara maju sebagai rujukan, kita mengembangkannya secara progresif sampai pada periode tertentu agar menjadi sepadan, dan hindari menitipkan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga pada negara maju di luar negeri sebagai satu-satunya jalan pembinaan, karena kalau kita berpola terus menerus seperti ini, sampai kapan pun Indonesia tidak akan pernah menjadi negara maju (leading) dari negara lain yang sama-sama berkepentingan. Sekali lagi kita dapat mencontoh cabang olahraga bulutangkis standard pembinaannya relatif sudah memadai walaupun masih memerlukan kehadiran negara/pemerintah sebagai penopang agar lebih memiliki daya saing pembinaan dibandingkan dengan negara lainnya, seperti Tiongkok, Jepang, Korea, India, Denmark, Inggris, bahkan Thailand, Spanyol, dan Rusia. Negara-negara tersebut secara progresif terus menerus mengembangkan sistem pembinaan ke level tertentu dimana Indonesia menjadi salah satu yang diperbandingkan.

3.      Pengembangan sistem kejuaraan dan kompetisi yang masih mismatch

Dalam kacamata kebutuhan organisasi seringkali kejuaraan dan kompetisi diselenggarakan hanya karena kebutuhan untuk memenuhi harapannegara/pemerintah dalam rangka persiapan kepesertaan cabang olahraga untuk mengikuti pentas atau pertandingan, seperti SEA Games dan yang sejenis lainnya. Oleh karena itu, kompetisi atau kejuaraan lebih dekat dengan istilah seleksi atau bahkan memonitor atlet-atlet Indonesia melalui partisipasinya di berbagai kejuaraan di luar negeri, itu pun kalau ada yang mengikuti atas biaya pribadi (orang tua) atau klub yang memiliki kompetensi pembiayaannya termasuk mencari tempat berlatih di luar negeri. Dalam posisi seperti ini, kedudukan kejuaraan dan kompetisi tidak dimanfaatkan sebagai arena pembinaan jangka panjang bagi sebuah klub atau IOCO yang menaunginya.

Di samping itu, mengkultuskan posisi kompetisi multievent sebagai salah satu yang terpenting kalau tidak mau dikatakan sebagai satu-satunya arena besar kompetisi atau kejuaraan. Tentu saja cara pandang seperti ini mismatch karena multievent kalender penyelenggaraannya sangat langka dan cenderung berperiodisasi dua tahunan dan bahkan empat tahunan (contoh seperti PON). Kompetisi dan pembinaan seperti dua sisi mata uang yang diantara keduanya saling membutuhkan. Pembinaan sebagaimana kaidah umum, berlangsung seperti piramid, yaitu: berawal dari pemassalan sebagai foundation dan kemudian perluasan partisipasi sebagai jenjang awal talent identification (talent ID) kemudian mengerucut lagi ke atas menjadi arena peningkatan prestasi dimana performa menjadi indikator di dalamnya, baru kemudian lebih mengerucut lagi ke atas sebagai excellence dimana kelompok orang yang menekuni kecabangan olahraga sudah menjadi kelompok elit yang siap sedia untuk menjadi duta bangsa dan negara di forum kompetisi olahraga nasional dan internasional. Dalam posisi seperti ini, khusus untuk performa termasuk kelompok atlet elit membutuhkan kejuaraan atau kompetisi yang dapat berlangsung sepanjang tahun.

Oleh karena itu, disinilah letak inovasi program IOCO yang semestinya menjadi salah satu prioritas penting yang harus dijalankan dalam rangka membina dan mengembangkankecabangan olahraga. Lebih kongkritnya barangkali adalah bagaimana sebuah kejuaraan dan/atau kompetisi yang dibangun oleh IOCO berlangsung sepanjang tahun bekerjasama dengan organisasi profesi keolahragaan yang diharapkan ke depannya didukung oleh lembaga atau perusahaan sehingga menjadi industri kompetisi kecabangan olahraga yang bernilai ekonomi. Contoh pada cabang olahraga golf dapat bekerjasama dengan Asosiasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia (APLGI) jika organisasi ini masih ada, perkumpulan atau klub golf sebagaimana klub golf Emeralda dan/atau pemilik lapangan golf secara langsung kemudian mengintegrasikannya untuk menjadi arena pengumpulan point bagi setiap pemain (elit atlet golf) yang akan menjadi duta bangsa dalam event-event internasional termasuk di dalamnya adalah yang akan masuk menjadi peserta PON XX yang akan datang di Papua atau PON berikutnya. Kalender kejuaraan atau kompetisi bulanan barangkali dapat menjadi sebuah pilihan, misalnya dapat dirancang sebagai berikut:Pertandingan di Jawa 4 kali, Bali 1 kali, Kalimantan 1-2 kali, Sumatra 2-3 kali, Sulawesi 1-2 kali, di tempat lainnya 1-2 kali, dan ditetapkan secara nasional 2-3 sebagi puncak kegiatan (terpenting/bernilai tinggi).Semua kejuaraan atau kompetisi yang diprogramkan harus terstandardisasi.

4.      IOCO dijadikan instrumen pribadi yang jauh dari kaidah organisasi

Manakala sebuah IOCO dalam tata kelolanya bersendikan pada kepentingan pribadi, maka menjalankan program dan kegiatannya tanpa bersandarkan pada kepentingan sebuah organisasi yang memiliki kaidah (AD/ART) dan/atau dapat dikatakan sebuah IOCO yang dijalankan seperti perusahaan sendiri. Jika hal ini terjadi dalam IOCO tersebut, tentu harus segera dicegah dan dikoreksi supaya tidak kehilangan waktu dan menjadi trend buruk dalam tata kelola IOCO ke depannya.

Barangkali organisasi olahraga yang dijalankan seperti ini bukan lah semata-mata menjadi tidak sehat, walaupun segala kebutuhan dari sisi finansial tersedia, saya yakin hasilnya akan sia-sia. Jalan keluar untuk menghindarkan keterjadian seperti ini adalah adanya ketentuan organisasi yang mewajibkan setiap pimpinan IOCO yang terpilih melalui mekanisme tertentu menandatangani fakta integritas termasuk rencana program (contoh putaran kejuaraan atau kompetisi) ke dalam dokumen organisasi yang setiap saat dapat dilakukan evaluasi oleh pemegang suara mayoritas dari para anggotanya.

5.            Terbatasnya anggaran yang tersedia

Terbatasnya anggaran menjadi salah satu kendala atau permasalahan terumum dari tata kelola IOCO yang berhasil penulis temui. Kalaulah kita menengok ke belakang minimal 25 tahun yang lalu sebelum reformasi terjadi, mencari figur yang tulus sekaligus menyediakan sumber dana pembinaan olahraga relatif tersedia karena iklim usaha pada waktu itu relatif mudah diatur. Sekarang mencari figur yang betul-betul bersedia sekaligus menyediakan sumber dana pembinaan sangat langka dan amat sulit. Oleh karena itu, menghadirkan negara/pemerintah menjadi bagian dalam tata kelola organisasi dan salah satu jalan yang harus dilakukan, walaupun cara lain yang dapat ditempuh, seperti mendorong sistem pembinaan yang mengintegralkan kompetisi di dalamnya ke arah industri harus menjadi pilihan lainnya. Barangkali inovasi ini menjadi sesuatu hal yang penting yang harus dilakukan oleh sebuah pimpinan IOCO agar menjadi unggulan, dimana sesungguhnya dapat ditemui bahwa terdapat beberapa cabang olahraga, sepertisepakbola, bolavoli, bolabasket, golf, bulutangkis, tenis meja, beberapa cabang olahraga beladiri memiliki kapasitas untuk didorong ke arah industri yang bernilai ekonomi.

Seiring dengan upaya mengatasi persoalan dalam mengembangkan kejuaraan atau kompetisi yang terprogram sepanjang tahun dalam rangka membangun kultur pembinaan yang sehat adalah kalender event yang dirancang sepanjang tahun tersebut dapat menjadi sebuah program yang ditawarkan kepada lembaga tertentu yang memiliki kapasitas bisnis sehingga event tersebut harus dikelola secara profesional, terstandardisasi dan layak jual untuk menjadi bagian dari promosinya. Bagaimanakah hal ini bisa terjadi? Tentu memerlukan kerja keras, dimana pada tahap awal memerlukan dukungan pemerintah, minimal satu periode kepengurusan, dan jika kita mampu secara konsisten menjalankannya, insyaallah kedepannya akan mendapat dukungan pembiayaan menjalankan program ini dari pihak swasta karena menjadi arena promosi perusahaan.

E.        Konsep praktis pembinaan dan pengembangan olahraga

Maksud konsep praktis pembinaan dan pengembangan olahraga ini adalah ditujukan bagi pegangan setiap IOCO dalam menjalankan tanggung jawabnya meningkatkan daya saing sistem pembinaan agar partisipasi dan performa kecabangan olahraganya bersaing sehingga memiliki peluang untuk meraih prestasi yang setinggi-tingginya. Konsep dimaksud dapat dilihat dalam gambar tersebut di halaman berikut ini.

 Untitled-2

Bina kembang sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya menganut sistem piramnida, yaitu berawal dari pemupukan kebiasaan berolahraga yang bersentuhan dengan kecabangan, seperti gemar bermain bulutangkis, sepakbola, atletik, renang, dan cabang olahraga lainnya sebagai fondasi. Kemudian menyusul lebih terarahkan lagi sebagai perluasan partisipasi anak-anak dalam kegiatan kecabangan olahraga dengan dikenalkan bagaimana cara berolahraga dalam cabang olahraga tertentu dengan baik dan benar. Langkah berikutnya, anak sudah dikenalkan dengan model-model kompetisi atau kejuaraan disesuaikan dengan tingkatannya sekaligus sebagai evaluasi model latihan termasuk identifikasi bakat yang terkait dengan potensi pengembangannya untuk menjadi atlet elit di kemudian hari. Terakhir masuk dalam kelompok terbaik (excellence), disamping sistem pembinaannya secara khusus adalah juga model kejuaraan dan kompetisinya semestinya disiapkan secara terstruktur dan berkelanjutan. Oleh karena itu bergeser ke samping kanan bahwa model sistem pembinaan dan pengembangan olahraga semestinya harus beriringan dengan kejuaraan dan kompetisi yang disusun terjadwal sepanjang tahun dan tersistem dengan baik secara berkelanjutan. Ketika sistem penyelenggaraan kejuaraan dan kompetisi terstandardisasi dan dapat dilangsungkan secara terus menerus dan berkelanjutan kita akan sangat mudah untuk didorong menjadi sebuah industri yang bernilai ekonomi (dukungan swasta). Demikianlah konsep sederhana ini semestinya dijalankan oleh setiap IOCO agar klub dapat mengikutinya.

Diagram-diagram di halaman berikut ini akan mengantarkan bagaimana sebuah konsep pembinaan dan pengembangan itu dapat dirumuskan dan dijalankan sebagai sebuah program yang penting dan semestinya bagi setiap IOCO dalam menjalankan amanah organisasinya.

Untitled-3

 

Untitled-6

Untitled-4

Untitled-5

F.         Masalah dan tantangan pembangunan olahraga

            Masalah dan tantangan yang amat mendesak yang sebaiknya menjadi konsentrasi kita bersama dalam meningkatkan hasil pembangunan di bidang olahraga dapat dirumuskan menjadi beberapa hal di bawah ini.

Pertama, rendahnya daya saing sistem pembinaan dan pengembangan olahraga, sebagai akibat dari:(1) belum tertata dan terstandardisasinya sistem pembinaan dan pengembangan olahraga elit, maksudnya bahwa sistem pembinaan olahraga elit untuk kelas olimpiade, Asian Games dan SEA Games sebaiknya berbasis pada sistem pembinaan pada IOCO sebagaimana yang dicontohkan oleh cabang olahraga bulutangkis dan atau model lain sepanjang sesuai dengan karakteristik cabang olahraganya; (2) belum terintegrasinya kebijakan pembinaan olahraga antara pusat dan daerah, maksudnya adalah manakala model yang dikembangkan di pusat sudah baik dan terstandardisasi maka memerlukan pengembangan di berbagai daerah; (3) belum terintegrasinya kegiatan olahraga dengan sistem pendidikan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan, maksudnya olahraga dalam sistem pendidikan memerlukan perhatian semestinya dimana negara/pemerintah harus hadir dominan tidak semata-mata dalam konteks fasilitasi akan tetapi lebih jauh dari itu dengan cara melakukan langkah besar untuk membangun dan mengembangkan; (4) belum tertatanya sistem pembibitan, maksudnya sistem pendidikan melalui jalur masyarakat berupa perkumpulan tidak boleh dibiarkan mati suri akan tetapi harus dibangkitkan melalui kebijakan oleh negara/pemerintah disamping pembibitan yang terintegrasi dengan sistem pendidikan; (5) terbatasnya sarana dan prasarana olahraga terutama untuk sentra pembinaan; (6) terbatasnya tenaga keolahragaan berkualifikasi memadai, maksudnya infrastruktur olahraga untuk kepentingan sentra pembinaan (training cente) haruslah menjadi salah satu hal yang semestinya segera dikembangkan agar sistem pembinaan setara dengan negara pesaing;(7) belum terstrukturnya sistem penghargaan, maksudnya strukturisasi sistem penghargaan yang dikembangkan tidak hanya pada orang, akan tetapi juga pada lembaga termasuk hubungannya dengan prestasi yang diperoleh sesuai dengan rujukan yang penting dalam pembionaan dengan klasifikasi olahraga olimpik, Asia, ASEAN secara berjenjang; (8) belum berkembangnya sentra pembinaan olahraga di daerah-daerah, maksudnya pengembangan sentra pembinaan di daerah memerlukan perluasan dan pengembangan secara terencana;  (9) belum tertatanya kompetisi dan industri olahraga, maksudnya bahwa kecednderungan sistem pembinaan modern senantiasa terintegrasi dengan industri sebagai penompang sistem pembiayaan olahraga melalui kompetisi yang bernilasi ekonomi; serta (10) belum optimalnya penerapan IPTEK ke dalam sistem pembinaan, maksudnya bahwa standard minimal implementasi IPTEK perlu dirumuskan dan dijalankan pada setiap tahapan sistem pembinaan di seluruh cabang olahraga;

Kedua, rendahnya prosentase angka partisipasi masyarakat dalam olahraga (olahraga belum menjadi gaya hidup aktif yang sehat/healthly activelifestyle) sebagai akibat dari:belum adanya kebijakan pengembangan program olahraga bagi semua (sportforall) yang sistematis, terstruktur, dan meluas. Bagian ini memerlukan sebuah gerakan nasional yang melembaga dan meluas melalui kebijakan setingkat perintah presiden (INPRES).

Ketiga, terpinggirkannya program olahraga pendidikan, seperti: (1) rendahnya kualitas penyelenggaraan pendidikan jasmani dan olahraga, maksudnya penyelenggaraan pendidikan jasmani dan olahraga di setiap jalur dan jenjang pendidikan memrlukan standardisasi dalam pelaksanaannya; (2) belum banyaknya kelas olahraga dan unit kegiatan olahraga pelajar dan mahasiswa, maksudnya memerlukan perencanaan pengembangan secara nasional agar daerah memiliki rujukan untuk pengembangannya dalam hitungan prosentase dari jumla lemba pendidikan yang ada di daerah yang menjadi wilayah kebijakannya; (3) belum ada pengembangan sekolah khusus/keberbakatan olahraga di daerah-daerah, maksudnya pengembangan sekolah khusus olahragawan menjadi hal yang essensial karena menjadi salah satu instrumen penting dalam memfasilitasi anak berbakat olahraga yang seiring dengan pendidikan tentu standard dan jumlahnya dari setiap tahapan pembangunan perlu dikembangkan; (4) belum adanya program olahraga khusus, maksudnya program kegiatan olahraga yang dapat dilakukan kaum pelajar di luar jam pelajaran sekolah dan tidak termasuk kelas olahraga, unit kegiatan olahraga dan PPLP dengan maksud memperluas cakupan gaya hidup aktif masyarakat pelajar dengan memperbanyak berolahraga di sekolah; (5) belum terrevitalisasinya program PPLP dan PPLM, maksudnya dua program ini secara bertahap sebaiknya dikembangkan menjadi Sekolah Khusus Olahragawan dan merintis sekolah olahraga setingkat Perguruan Tinggi yang berbasis olahragawan; dan (6) belum tertatanya sistem kompetisi olahraga pelajar yang sistematis, terstruktur dan berkelanjutan, maksudnya pertandingan olahraga kecabangan bagi setiap pelajar sangat baik dikembangka yang terintegrasi dengan sistem kompetisi sepanjang tahun yang berbasiskan perkumplan olahraga sekolah yang sifatnya daerah (lokal).

Di bawah ini dapat disimak bagaimana sebuah masalah dengan tantangannya kemudian ditindaklanjuti menjadi sebuah model yang dapat dilakukan oleh setiap IOCO dalam menata sistem pembinaan secara  logis dan berkelanjutan.

Untitled-7

Dalam kerangka sistem birokrasi yang kini sedang berjalan di Kemenpora, maka tantangan pembangunan olahraga itu menjadi dua wilayah garapan tanggung jawab, yaitu: wilayah peningkatan prestasi olahraga dan wilayah pembudayaan olahraga. Sehubungan dengan hal tersebut maka tantangan yang terkait dengan perlunya penataan sistem pembinaan olahraga elit agar standarnya berkelas dunia (sejajar/lebih tinggi dari Negara maju) menjadi wilayah KedeputianPeningkatan Prestasi Olahraga. Sedangkan tantangan perlunya perumusan kebijakan pengembangan berbagai program nasional olahraga bagi semua (sportforall) untuk perluasan partisipasi masyarakat dalam olahraga; dan perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan olahraga pendidikan menjadi wilayah Kedeputian Pembudayaan Olahraga.

G.        Menghadirkan Negara dalam pembangunan olahraga

Untuk memahami lebih dalam tentang konsep menghadirkan negara/pemerintah dalam pembangunan olahraga, khususnya keterhubungannya dengan IOCO dalam meningkatkan prestasi olahraga internasional dan mendorongnya agar sistem pembinaan terstandardisasi berkelas dunia. Lihat gambar 3.4 yang merupakan hasil analisis dari kondisi aktual. Oleh karena itu, masih layak untuk diperdebatkan demi pengembangannya.

 

 

Gambar 3.4: Hubungan Negara/pemerintah dengan berbagai stakeholders olahraga dalam meningkatkan prestasi olahraga internasional (Amung:2016)

Namun demikian pada bagian berikutnya dibahas satu persatu terkait dengan strategi yang dapat dilakukan dalam rangka menuju Indonesia sebagai negara maju dalam bidang olahraga.

  1. 1.            Strategi pembangunan menuju Indonesia menjadi negara maju di bidang olahraga

Untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju dalam bidang olahraga diperlukan lompatan besar dalam berpikir (merumuskan konsep besar) dan bertindak (dengan semestinya), antara lain dapat menjadi sebuah pemikiran dari apa yang dipertanyakan di bawah ini

Pertama, bagaimana negara hadir untuk memfasilitasi (rutin) semuastakeholder’s olahraga, seperti: KOI, KONI, Induk Organisasi Cabang Olahraga (IOCO), Organisasi Olahraga Fungsional dan Profesional, dan perkumpulan olahraga, FORMI, Sanggar, organisasi olahraga yang berkembang di masyarakat, dan lain-lain dalam batas-batas tertentu. Hal tersebut dapat digunakan untuk: (1) Melakukan pembinaan yang terstandardisasi; (2) Pengembangan kompetisi;(3) Pengembangan industri yang bernilai ekonomi;(4) Perluasan kegiatan olahraga bagi masyarakat melalui jamkrida (Jumsihat), car free day (minggu bergerak), beladiri budaya masyarakat, sepakbola saba desa, festival olahraga kecamatan, dll.

Kedua, bagaimana negara hadir untuk mengembangkan olahraga (jangka panjang) yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dalam rangka: (1) Menyiapkan semua sumber daya sistem pendukung pembinaan dan pengembangan olahraga yang terstandardisasi kelas dunia; (2) Mengembangkan model sistem pembinaan pada perkumpulan dan sentra pembinaan olahraga yang erat kaitannya dengan industri; (3) Mengembangkan model sistem pembinaan melalui satuan pendidikan (unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, revitalisasi PPLP, mendirikan Sekolah Khusus Olahragawan di berbagai daerah, mendirikan Perguruan Tinggi Olahraga yang mandiri); (4) Menyiapkan infrastruktur pendukung penyelenggaraan kompetisi kecabangan olahraga (pembibitan dan peningkatan prestasi).

Ketiga, bagaimana negara/pemerintah hadir untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka memfasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga secara menyeluruh, walaupun dalam batasan tyerbatas, yaitu untuk: (1) Memfasilitasi tugas dan fungsi Induk Organisasi Cabang Olahraga (IOCO); (2) Memfasilitasi tugas dan fungsi KONI; (3) Memfasilitasi tugas dan fungsi KOI; (4) Memfasilitasi Organisasi Olahraga Fungsional dan Profesional; (5) Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya perkumpulan olahraga/sanggar; (6) Memfasilitasi tumbuhnya sistem kompetisi dalam kerangka pembinaan menuju industrialisasi olahraga yang bernilai ekonomi; (7) Memfasilitasi peningkatan kualitas pelatih, wasit dan tenaga pendukung.

Keempat, bagaimana negara/pemerintah hadir secara langsung melakukan pembangunan atau pengembangan dalam rangka meningkatkan sistem pendukung pembinaan dan pengembangan olahraga, bentuknya dapat berupa: (1)Mengembangkan jumlah prasarana olahraga, baik untuk berlatih melalui perkumpulan, sentra pembinaan atau pemusatan latihan daerah/nasional, maupun untuk kejuaraan/kompetisi; (2) Mengembangkan ekstra kurikuler, unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga pada lembaga pendidikan; (3) Merevitalisasi PPLP; (4) Mengembangkan berdirinya Sekolah Khusus Olahragawan di berbagai daerah dan Perguruan Tinggi Olahraga secara mandiri; (5) Menstandardisasi sistem pembinaan dan pelatihan nasional melalui PRIMA; (6) Mengembangkan sentra pembinaan olahraga di daerah; (7) Mengembangkan sumber daya manusia tingkat tinggi dan tenaga keolahragaan potensial lainnya.

2.         Strategi peningkatan prestasi olahraga

            Untuk memahami lebih dalam bagaiman keterkaitan hubungan antara negara/pemerintah dengan stakeholders olahraga dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga nasional dapat diikuti penjelasan di bawah ini.

Pertama, pemerintah dengan PRIMA: (1) Pemerintah memfasilitasi penuh program PRIMA agar tugas dan fungsinya berjalan optimal; (2) PRIMA harus menjalankan program pemerintah secara profesional; (3) PRIMA fokus untuk menjabarkan program pemerintah dalam melaksanakan pembinaan atlet elit yang siap untuk diterjunkan pada multievent; (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PRIMA mendapat masukan dan bekerjasama dengan KONI; (5) PRIMA bekerjasama dengan IOCO untuk mengimplementasikan sistem pembinaan bagi atlet elit; (6) PRIMA berkoordinasi dengan KOI untuk menetapkan kontingen olahraga Indonesia yang siap diterjunkan ke multievent.

Kedua, pemerintah dan KONI: (1) pemerintah memfasilitasi program KONI sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya; (2) KONI membantu merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi; (3) pemerintah mengarahkan (direction) KONI dalam menjabarkan  Pekan Olahraga Nasional (PON) sesuai dengan kebutuhan jangka panjang dalam membangun kultur pembinaan cabang olahraga setara dengan enagar-negara maju dan berorientasi pada kecabangan olahraga secara hierarkis, olimpik, Asia, dan ASEAN.

Ketiga, pemerintah dan KOI: (1) pemerintah memfasilitasi tugas dan fungsi KOI secara optimal; (2) KOI menjalankan tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan kontingen Indonesia ke multievent olahraga dan menyelenggarakan kegiatan kepanitiaan ketika Indonesia menjadi tuan rumah multievent.

Keempat, pemerintah dan Induk Organisasi Cabang Olahraga (IOCO): (1) pemerintah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga yang dilakukan oleh IOCO seoptimal mungkin; (2) IOCO melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang berstandarkan kelas dunia; (3) IOCO menyelenggarakan kompetisi yang terjadwal secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan sepanjang tahun;

Kelima, pemerintah dan perkumpulan olahraga (klub): (1) pemerintah mendorong tumbuh dan berkembangnya perkumpulan olahraga (klub) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; (2) perkumpulan olahraga (klub) harus aktif mengikuti pertandingan/kompetisi berkelanjutan.

Keenam, PRIMA dan KONI: KONI memberikan masukan kepada PRIMA tentang pembinaan atlet elit yang terstandardisasi kelas dunia.

Ketujuh,PRIMA dan KOI: (1) PRIMA bekerjasama dengan KOI untuk membentuk kontingen Indonesia yang akan diikutsertakan dalam multievent olahraga internasional; (2) KOI menjalankan tata kelola kontingen sesuai dengan hasil pembicaraan dengan PRIMA.

Kedelapan, PRIMA dan IOCO: (1) PRIMA bekerjasama dengan  IOCO untuk melaksanakan pembinaan atlet elit yang siap diterjunkan ke ajang multievent olahraga internasional; (2) IOCO memberi masukan atlet dan pelatih potensial dan tingkat tinggi untuk menjadi peserta latihan dan pelatih pada PRIMA dengan mekanisme yang terstandardisasi; (3) PRIMA mendorong sistem pembinaan dan pengembangan olahraga termasuk sistem kompetisi pada setiap cabang olahraga agar terstandardisasi kelas dunia.

G.        Cacatan Akhir

Sebagai catatan akhir dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Memajukan olahraga dan event olahraga pendidikan dapat dikembangkan konsep standardisasi keterlaksanaan pendidikian jasmani dan olahraga dalam setiap satuan dan jenjang pendidikan secara nasional.

2. Menumbuhkembangkan prestasi olahraga dalam satuan dan jenjang pendidikan semestinya dikembangkan konsep berpikir berupa: peningkatan jumlah sekolah yang dapat menyelenggarakan unit kegiatan olahraga, kelas olahraga dalam setiap satuan dan jenjang pendidikan, meningkatkan jumlah sekolah olahraga, pusat pendidikan dan latihan, mengembangkan model kompetisi kecabangan olahraga antarpelajar dan/atau mahasiswa, baik daerah, nasional maupun internasional secara terstruktur, sepanjang tahun dan berkelanjutan.

3. Memajukan olahraga rekreasi dapat dikembangkan konsep perluasan kegiatan olahraga yang dapat didorong secara struktural melalui peluncuran kebijakan berupa instruksi presiden dimana kaidah sport for all menjadi ruh penyelenggaraan kegiatan olahraga rekreasi bagi seluruh masyarakat, dimana perkumpulan dan sanggar menjadi pusat pengembangan olahraga bagi masyarakat secara tersistem yang dapat dikontrol, baik jumlah perkumpulan dan sanggarnya maupun penyelenggaraan programnya termasuk jumlah partisipannya.

4. Event olahraga rekreasi yang bernilai ekonomi dapat juga dikembangkan sebagai bagian dari upaya manajemen olahraga rekreasi, khususnya penyelenggaran berbagai program yang sifat temporer, seperti mengemas kegiatan olahraga rekreasi di waktu senggang seiring dengan wisata, hiking, outbond, dan bentuk lainnya.

5. Memajukan olahraga prestasi sebaiknya dikembangkan model penguatan IOCO sebagai centre tata kelola pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, pengembangan perkumpulan dan sentra pembinaan di berbagai daerah serta kompetisi yang terstruktur, sistematis dan berkelanjutan sepanjang tahun hampir terhadap semua cabang olahraga, khususnya menyangkut kompetisi antarperkumpulan kecabangan olahraga yang erat dengan industri.

6. Penataan sistem pembinaan olahraga pada IOCO merupakan sebuah keniscayaan, dimana pada tahap awal memerlukan disain makro negara/pemerintah kalau sulit untuk dikatakan sebagai intervensi sebagai wujud kehadirannya dalam mengejar posisi Indonesia sebagai negara maju dalam bidang olahraga.

7. Guna mewujudkan penataan sistem pembinaan olahraga sebagaimana disebutkan pada point (1) di atas diperlukan perumusan pembangunan olahraga sesuai dengan amanat pasal 44 PP Nomor 16/2007 tentang penyelenggaraan olahraga agar semua stakeholders olahraga dapat menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dalam mencapai terwujudnya  Indonesia sebagai negara maju dalam bidang olahraga.

8. Tata kelola IOCO yang bersih, sehat dan mendapatkan mandat yang kuat dari masyarakat atau anggotanya adalah merupakan fondasi dasar bagaimana IOCO ini mencapai sasaran dan tujuan organisasi, akan tetapi bilamana jauh dari hal ini, seperti sering terjadi konflik, banyak program yang tidak jalan bahkan cenderung tidak adanya program berkelanjutan dan futuristik, program kejuaraan dan kompetisi yang masih mismatch, ada kecenderungan prosedur organisasi yang jauh dari kaidah, dan sulitnya perolehan anggaran yang memadai demi kepentingan pembinaan sesungguhnya dapat didiskusikan untuk dicarikan jalan keluarnya dengan tetap merujuk pada suara mayoritas sesuai dengan AD/ART.

9. Menghadirkan negara/pemerintah dalam pembangunan olahraga termasuk penataan sistem pembinaan untuk membesarkan IOCO agar standar pembinaan dan pengembangan olahraganya berkelas dunia adalah merupakan keniscayaan. Pengembangan pola kehadiran negara/pemerintah dimaksud memerlukan inovasi dengan saling respek dan membagi tanggung jawab. Demikian pula dengan pihak swasta dimana nilai jual kejuaraan atau kompetisi harus menjadi bagian dari pembangunan kultur pembinaan untuk dikembangkan menjadi industri yang bernilai ekonomi.

 

 

Daftar Pustaka

Hylton, Kevin, Bramham, Peter.2010. Sports development: policy, process and parctice.London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Kemenpora RI. 2010. Renstra Kemenpora 2010-2014. Jakarta.

Dong Yoo Eui. (2006). Sport industri in South Korea.

Ma’mun, Amung. 2016.Penataan sistem pembinaan olahraga pada induk organisasi cabang olahraga (IOCO):Sebuah telaahan untuk menghadirkan negara dalam rangka membangun kulturpembinaan olahraga yang terstandardisasi. (Makalah). Asisten Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

. 2014. Perspektif kebijakan pembangunan olahraga dalam era demokrasi dan kepemimpinan nasional di Indonesia. Jurnal Kajian Pendidikan “Atikan” Vol. 4 Ed. 2 Des’ 2014 ISSN 2088 -1290. Bandung: ASPENSI, FPOK-UPI dan Minda Masagi Press.

______________. 2016 Pembangunan olahraga nasional (Konsep, Strategi dan Implementasi Kebijakan), PP ITKON Kemenpora RI (Rencana).

______________. 2016 Tata kelola IOCO, konsep pembangunan olahraga dan multievent olahraga: sebuah telaahan untuk menghadirkan Negara dalam rangka membangun kultur pembinaan olahraga golf. Makalah. Saresehan Golf Nasional: Cimanggis Jawa Barat.

UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem keolahragaan nasional.

Jakarta: Biro Humas Kemenegpora.

UU Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Perencanaan pembangunan jangka

panjang nasional (RPJPN).



[1]Amung Ma’mun adalah doktor pendidikan olahraga yang menekuni sport development policy, bekerja sebagai dosen pada FPOK-UPI diBandung, pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan POR (1996-2000), Dekan FPOK-UPI (2000-2008), diperbantukan sebagai Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Jabar (2008-2011) dan Kemenpora RI dalam jabatan terakhir sebagai Staf Ahli Menteri bidang Infokom Pemuda dan Olahraga(2011-2016).