Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Olahraga Pendidikan (Sebuah Telaah Kebijakan)

Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Olahraga Pendidikan (Sebuah Telaah Kebijakan)

Oleh: Dr. H. Amung Ma’mun, M.Pd.*

 

A.           Rasional

Sejak tahun 2005, bangsa Indonesia telah memiliki payung hukum di bidang keolahragaan, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang sering disingkat menjadi UU No. 3/2005 tentang SKN. Sejak Undang-undang ini lahir tentu perjalanan pembangunan olahraga semestinya dan harus menterjamahkan kandungan isi di dalam Undang-undang dimaksud. Olahraga pendidikan merupakan salah satu jenis dari ruang lingkup olahraga sebagaimana digariskan dalam pasal 17 UU-SKN, yaitu bahwa ruang lingkup olahraga meliputi: (1) olahraga pendidikan; (2) olahraga rekreasi; dan (3) olahraga prestasi. Arah pelaksanaan pembangunan olahraga harus meliputi ketiga jenis ruang lingkup olahraga tersebut secara bersama-sama, simultan atau serentak. Pemaknaan dan langkah-langkah pembinaan dan pengembangan ketiga ruang lingkup olahraga dimaksud juga sudah dijelaskan secara bernas satu persatu dalam UU-SKN.Sesuai dengan temanya, dalam makalah ini hanya akan dibahas tentang olahraga pendidikan, khsusunya yang menyangkut isu strategis dan arah kebijakannya yang akan menjadi pedoman untuk mengimplementasikan pembangunan olahraga pendidikan jangka waktu 2015-2019.

Kita menyadari bahwa sepanjang perjalanan implementasi UU-SKN, khususunya dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (selama 20 tahun) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahun, baik untuk jangka waktu 2005-2009 maupun 2010-2014 masih ditemukan pemaknaan yang bias tentang olahraga di dalam dokumen perencanaan, dalam arti kata belum sesuai dengan substansi sebagaimana dijelaskan pada UU-SKN. Pemaknaan yang terjadi adalah bahwa olahraga itu berujung pada prestasi. Hal ini tentu tidak tepat, karena olahraga pendidikan memiliki sasaran dan tujuan tersendiri, antara lain, yaituuntuk memberikan peluang kepada peserta didik agar seluruh potensi dirinya dapat tumbuh dan berkembang secara sempurna. Manakala terdapat sekelompok peserta didik yang potensial, berbakat dan berminat menekuni kegiatan olahraga tentu mereka harus difasilitasi yang terintegrasi dengan kegiatan pendidikan. Terintegrasi dimaksud sebagaimana catatan UU-SKN adalah dapat berupa, intrakurikuler (pendidikan jasmani dan olahraga) dan ekstrakurikuler, unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan dan latihan, dan sekolah olahraga.

Lantas apa yang menjadi isu strategis dan arah kebijakan selanjutnya terkait dengan pembangunan olahraga dalam jangka waktu 2015-2019? Secara singkat tentu kita perlu memahami dulu bagaimana sebuah perencanaan pembangunan dirumuskan. Di atas kita telah singgung sedikit bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional mengenal RPJPN yang diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 17/2007 dan Peraturan Presiden (Perpres) tentang RPJMN. RPJMN 2015-2019 diatur dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015. Sesuai dengan tata urut peraturan perundangan setelah Perpres tentang RPJMN diterbitkan, selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) sebuah Kementerian/Lembaga yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sampai dengan saat ini Kemenpora belum menerbitkan Peraturan Menteri tentang Renstra Kemenpora 2015-2019, akan tetapi dalam waktu satu atau tiga bulan ke depan sepertinya Peraturan Menteri dimaksud akan segera terbit.

 

 

 

B.            Pembangunan Olahraga dalam Perpres Nomor 2/2015 Tentang RPJMN 2015-2019

Dalam Perpres No. 2 Tahun 2005 hal ihwal terkait dengan pembangunan olahraga masuk dalam bagian 7.8 dengan tema memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, yaitu:

 

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial dipandang memiliki arti penting dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang hidup rukun, damai, bermoral dan berbudaya, sehingga bangsa Indonesia mampu menjaga perbedaan dalam persatuan dan kesatuan.Restorasi sosial dimaksudkan untuk meletakkan Pancasila pada fungsi dan peranannya sebagai dasar filsafat negara, membebaskannya dari stigma, serta diberi ruang pemaknaan yang cukup, dalam rangka merespon tantangan perubahan jaman.Keragaman ras, suku bangsa dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan potensi bangsa, sehingga perlu dikelola dengan baik guna memperkuat jati diri bangsa, serta modal untuk menjadi negara yang maju dan modern.Selain itu, keragaman ini juga mengandung nilai-nilai kearifan lokal seperti nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang dapat dimanfaatkan untuk merespon modernisasi agar sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.(Perpres Nomor 2:2015)

 

Dalam rangka memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia dimaksud, dirumuskan sasaran, arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan sebagaimana tertuang pada diagram 1 berikut ini.

 

Diagram 1 Sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan olahraga RPJMN 2015-2019

 

No.

Sasaran dan arah kebijakan

Keterangan

1.

Sasaran yang akan dicapai dalam rangka meneguhkan kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial pada tahun 2015-2019, khusus yang terkait dengan bidang olahraga: meningkatnya budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional yang ditandai dengan: (a) meningkatnya persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga; (b) posisi papan atas pada kejuaraan South East Asia (SEA) Games dan ASEAN Para Games 2015, 2017 dan 2019; dan (c) meningkatnya perolehan medali pada kejuaraan Asian Games dan Asian Para Games 2018, serta Olympic Games dan Paralympic Games 2016.

2.

Arah kebijakan dan strateginya adalah menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi, melalui: (1) Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan; (2) Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa; (3) Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga; (4) Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan; (5) Peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga; dan (6) Pengembangan sistem dan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.

 

Inilah ruh pembangunan olahraga (2015-2019), khususnya terkait dengan sasaran, arah kebijakan dan strategi yang harus dijalankan,baik menyangkut olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, maupun olahraga prestasi. Sedangkan terkait dengan olahraga pendidikan itu sendiri sesungguhnya telah cukup jelas dijabarkan dalam UU-SKN dan Peraturan Pemerintah Nomor 16/2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Nomor 17/2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan 18/2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.

 

C.           Permasalahan dan tantangan pembangunan olahraga
1.             Permasalahan dan tantangan pembangunanolahraga (2010-2014)

Dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora, 2010:23-26) Nomor 0022 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga 2010-2014 dapat dirangkum permasalahan pembangunan olahraga, yaitu meliputi:

 

(1) tata kelola sistem pembinaan olahraga melalui jalur pendidikan, seperti PPLP 133, PPLM 21 dan sekolah khusus olahraga/SKO empat yang belum terstandardisasi, antara lain disebabkan oleh karena rendahnya kualitas tenaga keolahragaan dalam menjalankan pembibitan dan terbatasnya prasarana dan sarana; (2) belum membudayanya olahraga di masyarakat secara luas, dimana angka partisipasi anak usia 10 tahun ke atas berada di kisaran 26,9 % dan nilai indeks pembangunan olahraga dalam bentuk SDI tergolong rendah; (3) lemahnya upaya meningkatkan prestasi olahraga nasional dan internasional, antara lain disebabkan oleh karena: sistem pembibitan yang belum berjalan optimal, penerapan IPTEK dan kesehatan olahraga yang belum menjangkau dan meluas, dan terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga dan pembina keolahragaan; (4) kurangnya pendanaan, baik dari pemerintah melalui APBN maupun APBD, dan (5) rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi, termasuk tata kelola atau manajemen keolahragaan secara umum yang juga dilengkapi dengan profil prasarana olahraga hasil survei BPS melalui PODES (2008).

 

Mari kita kritisi bahwa permasalahan tersebut walaupun sudah merangkum tiga ruang lingkup olahraga, akan tetapi perumusannya masih belum tajam. Permasalahan pertama, mengarah pada pemaknaan olahraga pendidikan, akan tetapi terjemahannya tidak sesuai dengan substansi UU-SKN, karena olahraga pendidikan hanya dimaknai dalam tataran pembibitan yang digambarkan oleh PPLP/PPLM dan SKO. Hal ini menunjukkan bahwa pemaknaan olahraga selama ini adalah berujung pada prestasi. Tentu pemaknaan seperti ini tidak tepat, dimana sesungguhnya olahraga dalam perspektif pendidikan haruslah menjadi bagian integral dari kehidupan peserta didik di persekolahan sehingga perlu dilayani dan diselenggarakan dengan standar yang tinggi dan/atau melampaui batas minimal serta tidak semata-mata ditujukan untuk peningkatan prestasi, tetapi untuk memberikan jalan keluar bagaimana setiap peserta didik berkesempatan potensi dirinya tumbuh dan berkembang secara menyeluruh dan sempurna. Manakala ada peserta didik yang berminat dan berbakat dalam olahraga, baru kemudian difasilitasi secara khusus.

Permasalahan kedua, dengan bersandarkan pada perhitungan SportDevelopmentIndex (SDI), yang indikatornya terdiri atas: partisipasi, ruang terbuka, kebugaran jasmani, dan kualitas sumber daya manusia atau tenaga keolahragaan, kegiatan olahraga belum meluas di masyarakat, baik jumlah maupun kualitasnya. Hal ini sudah sesuai dengan hakikat kegiatan olahraga rekreasi pada pasal 19 ayat 1 UU-SKN (2011:11), yaitu sebagai bagian dari proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran. Barangkali hal yang sangat penting terkait dengan olahraga rekreasi adalah kehadiran program pemerintah untuk meluaskan kegiatan olahraga bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kata kunci permasalahan ketiga sejatinya mengarah pada sistem pembinaan, karena menyangkut atlet, pelatih, tempat latihan, proses latihan, implementasi IPTEK, dll. Jika diuraikan satu persatu niscaya akan semakin jelas.

Permasalahan keempat tertuju pada sistem pendanaan, yang sesungguhnya tidak terlalu sulit manakala disiapkan konsep yang menyeluruh menyangkut perencanaan pembangunan tiga ruang lingkup olahraga, termasuk seluruh komponen yang berada di dalamnya.

Demikian pula permasalahan kelima tentang penghargaan dan tata kelola atau manajemen olahraga secara umum, yang juga dilengkapi dengan profil jumlah berbagai jenis lapangan olahraga di daerah berdasarkan data BPS melalui PODES (2008).Hal ini cenderung tidak konsisten, antara isu penghargaan, tata kelola atau manajemen dengan profil prasarana.

Permenpora Nomor 0022 (2010:26) juga menjelaskan bahwa tantangan ke depan adalah peningkatan pembudayaan dan pembinaan prestasi olahraga yang didukung oleh pendanaan keolahragaan, prasarana dan sarana olahraga, penghargaan keolahragaan, serta optimalisasi sistem manajemen keolahragaan nasional dalam rangka pembangunan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.

Sebuah perencanaan strategis sesungguhnya adalah dokumen penting/resmi yang dalam tingkat Kementerian/Lembaga yang mana alur proses perumusannya mengacu pada UU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN (UU Nomor 25/2004), sedangkan substansinya senantiasa harus merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/RPJPN (UU Nomor 17/2007), dan merupakan bentuk operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN (Perpres Nomor 5/2010). Oleh karena itu, rencana strategis menjadi bagian tidak terpisahkan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga dijadikan rujukan utama dalam perencanaan program dan anggaran. Manakala merumuskan permasalahan kurang tepat akan berakibat perencanaan program dan anggaran pun akan menjadi tidak tepat pula. Oleh karena itu, sepertinya sangat baik manakala rujukan hukum (UU-SKN) yang telah menggambarkan secara lengkap tentang ruang lingkup keolahragaan dijadikan dasar untuk menjadi isu strategis menguraikan dan merumuskan permasalahan. Hal ini menjadi sebuah contoh, bagaimana sebuah dokumen pemerintah dalam merencanakan pembangunan di bidang olahraga masih memerlukan pendalaman, akan tetapi bagian ini (2010-2014) telah lewat sehingga hanya dapat dijadikan sebagai wahana pembelajaran.

 

2.             Permasalahan dan tantangan pembangunanolahraga (2015-2019)

Seiring dengan pernyataan di atas, mari kita simak permasalahan pembangunan keolahragaan lima tahun ke depan (2015-2019) yang sempat ditulis oleh Ma’mun (2014) dalam sebuah makalahnya, yaitu:

 

(1) belum tertatanya sistem pembinaan olahraga elit menuju kelas dunia sebagai akibat dari belum terstandardisasinya sistem pembinaan, belum terintegrasinya kebijakan pembinaan olahraga antara pusat dan daerah, belum tertatanya sistem pembibitan, terbatasnya sarana dan prasarana olahraga untuk sentra pembinaan, terbatasnya tenaga keolahragaan yang berkualifikas memadai, belum terstrukturnya sistem penghargaan, belum berkembangnya sentra pembinaan olahraga di daerah-daerah, belum tertatanya kompetisi dan industri olahraga, serta belum optimalnya penerapan IPTEK; (2) rendahnya prosentase angka partisipasi masyarakat dalam olahraga (belum menjadi gaya hidup aktif  yang sehat/healthly activelifestyle) sebagai akibat dari belum adanya kebijakan pengembangan program olahraga bagi semua (sportforall) yang sistematis, terstruktur, dan meluas; (3) terpinggirkannya program olahraga pendidikan, seperti: rendahnya kualitas penyelenggaraan pendidikan jasmani dan olahraga pada setiap jenjang satuan pendidikan, belum banyaknya unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga, belum ada pengembangan sekolah khusus/keberbakatan olahraga di daerah-daerah, belum adanya program olahraga khusus, belum direvitalisasinya program PPLP dan PPLM, dan belum tertatanya sistem kompetisi olahraga pelajar dan mahasiswa.

 

Jika dicermati lebih dalam permasalahan tersebut sudah terbagi ke dalam tiga ruang lingkup olahraga, permasalahan pertama menjelaskan situasi terkini tentang masalah yang dihadapi oleh olahraga prestasi. Sebuah analogi permasalahan olahraga prestasi pada tataran persaingan di tingkat Asia dengan enam Negara peraih medali emas Asian Games 17/2014 di Incheon Korea Selatan, yaitu dengan melihat peta persaingan secara matematis yang dianalogikan dengan perumpamaan gedung berlantai 30, dimana kumpulan medali emas ada di lantai 30 dan guna mencapainya adalah dengan menggunakan sistem pembinaan olahraga yang dilakukan Negara-negara dimaksud. Sistem pembinaan olahraga dimaksud, tentu meliputi berbagai hal yang menjadi indikator sebuah sistem pembinaan olahraga berkelas dunia bagi setiap cabang olahraga.Sistem pembinaan olahraga berkelas dunia berarti memiliki daya saing yang tinggi untuk diperbandingkan dengan Negara-negara mitera sekaligus sebagai pesaing. Kalaulah boleh dipaparkan terkait indikator-indikator sistem pembinaan olahraga berkelas dunia (maju, modern, dan dapat bersaing) di level Asia dan dunia, kita dapat mencontoh cabang olahraga bulutangkis, dimana cabang olahraga ini, sudah terbukti konsisten menjadi sumber perolehan medali emas setiap multievent olahraga diselenggarakan, terutama di Asian Games dan beberapa kali olimpiade.

Sebagaimana diketahui sistem pembinaan cabang olahraga bulutangkis telah memiliki sentra pembinaan dan pelatihan yang relatif melampaui standar minimal, yaitu di Cipayung Jakarta Timur dengan fasilitas yang relatif sudah memadai. Proses pembinaan dan pelatihannya berjalan secara terus menerus, tanpa terputus, dan berkelanjutan, serta ditangani oleh para pelatih profesional. Tata kelola organisasinya relatif baik dan miskin konflik serta sistem pembibitan berjalan meluas, dimana setiap daerah melakukan pembinaan melalui perkumpulan yang dikoordinasi oleh induk organisasi cabang olahraga bulutangkis di daerah masing-masing.Sistem kompetisi ke dalam baik di daerah maupun di tingkat nasional berlangsung tanpa terputus dan ke luar atau internasional sudah terjadwal dalam kalender tahunan. Implementasi IPTEK ke dalam proses latihan cenderung sudah berjalan walaupun perlu optimalisasi.

Selanjutnya mari kita cermati tabel 1 tersebut di bawah ini, dimana empat medali emas kontingen Indonesia dalam Asian Games 2014 di Incheon Korea Selatan disumbangkan dua buah dari cabang olahraga bulutangkis melalui nomor ganda putera dan ganda puteri.

Tabel 1: Distribusi Perolehan Medali Emas Enam Besar AG 17/2014 di Incheon Korsel

 

No.

Negara

Medali

%

Lantai

Keterangan

1.

China

151

34,79

10,5

Tiga belas setengah

2.

Korsel

79

18,20

5,5

Delapan setengah

3.

Jepang

47

10,83

3,0

Lima

4.

Uzbekistan

28

6,45

2,0

Empat

5.

Iran

21

4,84

1,5

Tiga stengah

6.

Thailand

12

2,76

1,0

Tiga

17.

Indonesia

4

0,92

0,3

Basement

 

Sebuah fakta empirik dalam Tabel 1 tersebut di atas, memberikan banyak catatan penting bahwa sistem pembinaan olahraga Indonesia secara umum atau bagi sebagian besar cabang olahraga berada dibasement ketiga, tiga tingkat di bawah Thailand yang sudah di lantai satu, tiga setengah tingkat di bawah Iran yang sudah di lantai satu setengah, empat tingkat di bawah Uzbekistan yang sudah di lantai dua, lima tingkat di bawah Jepang yang sudah di lantai 3, delapan setengah tingkat di bawah Korsel yang sudah di lantai lima setengah, dan tiga belas tingkat di bawah China yang sudah di lantai sepuluh setengah. Hal ini sebagai sebuah bukti bahwa Indonesia memerlukan penataan sistem pembinaan olahraga agar levelnya tidak terlalu jauh dibandingkan dengan negara-negara pesaing, baik di ASEAN maupun Asia.

Apakah olahraga pendidikan yang dilaksanakan dengan baik dapat berperan dalam meningkatkan prestasi olahraga nasional? Tentu saja bakal berperan besar karena dengan pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi peserta didik untuk banyak terlibat dalam kegiatan olahraga pendidikan, niscaya disamping peserta didik memperoleh manfaatnya terlibat langsung dalam olahraga adalah juga sangat mungkin peserta yang berminat dan berbakat dalam olahraga akan jauh lebih banyak tersedia.

Di samping itu apakah olahraga rekreasi juga apabila dibina dan dikembangkan dengan baik dapat berperan dalam meningkatkan olahraga prestasi? Sudah pasti dapat berperan, karena kultur masyarakat yang bergerak yang berfondasi pada pemahaman yang baik akan olahraga oleh keluarga yang diperoleh dari meluasnya kegiatan olahraga rekreasi di masyarakat, tentu berdampak positif karena dengan diberikannya banyak kesempatan kepada anak-anak untuk aktif dalam olahraga bersama keluarga, mereka dapat memperoleh bekal yang sangat berharga bagi pertumbuhan dan perkembangan kemampuan gerak dasar anak-anak, baik berupa  basic motor ability, motor skill, maupun sport skill. Seperti diketahui bahwa basic motor ability, motor skill, dan sport skill adalah fondasi utama yang menjadi modal dasar setiap atlet memperoleh kesempatan berkembang kemampuan bakatnya dalam olahraga sampai pada level tertinggi.

Permasalahan pembangunan olahraga yang kedua sudah mengarah pada olahraga rekreasi yang sasarannya adalah masyarakat secara luas.Olahraga haruslah menjadi kegiatan yang terprogram bagi keluarga dalam mengarungi kehidupannya di sepanjang hayatnya. Pertanyaan yang dapat diajukan tentu bagaimanakah kebijakan yang sebaiknya dikembangkan, strategi yang sebaiknya dijalankan, dan program-program apa yang sebaiknya dirumuskan sehingga sasaran dari karakteristik olahraga rekreasi dapat dicapai dengan baik.

Permasalahan pembangunan olahraga yang ketiga juga sudah menggambarkan sebagaimana kondisi aktual masalah olahraga pendidikan, baik menyangkut pendidikan jasmani dan olahraga yang harus melekat dengan sistem pendidikan pada setiap jenjang satuan pendidikan, unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pendidikan dan latihan, sekolah olahraga, dan sistem kompetisinya. Barangkali pertanyaan bagi pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan ini menjadi penting mengingat substansi olahraga pendidikan menjadi pokok masalah dalam naskah ini.Pertanyaan seperti, bagaimanakah mengembangkan kebijakan, strategi, dan upaya yang mestinya dijalankan dalam rangka mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana menjadi bagian pencapaian tujuan keolahragaan nasional.

Seiring dengan permasalahan tersebut di atas, maka tantangan pembangunan olahraga yang dihadapi lima tahun ke depan (2015-2019) adalah menjadi: (1)penataan sistem pembinaan olahraga elit secara bertahap sesuai dengan cabang olahraganya agar standarnya berkelas dunia (sejajar/lebih tinggi dari Negara maju), disertai dengan penataan sistem kompetisi yang bernuansa industri olahraga; (2) perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan berbagai program nasional olahraga bagi semua (sportforall) untuk perluasan partisipasi masyarakat dalam olahraga agar kegiatan olahraga lebih membudaya sehingga berkontribusi terhadap pembentukkan masyarakat dan bangsa yang maju dan berbudaya;(3) peningkatan kualitas penyelenggaraan olahraga pendidikan (pendidikan jasmani dan olahraga), baik intra maupun ekstrakurikuler, pembinaan dan pengembangan unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga, sekolah khusus/keberbakatan olahraga di daerah-daerah, program olahraga khusus (garudasport) bagi perluasan partisipasi pelajar dalam olahraga, revitalisasi program PPLP dan PPLM, serta pengembangan model sistem kompetisi olahraga pelajar dan mahasiswa yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, maka fokus telaahan kebijakan ditujukan dalam rangka untuk menjawab pertanyaan, bagaimana pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana menjadi tema besar naskah ini sesuai dengan UU-SKN, khususnya menyangkut pendidikan jasmani dan olahraga dan olahraga pendidikan yang memiliki kontribusi dalam peningkatan prestasi.

Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan
1.             Hakikat olahraga pendidikan

UU-SKN (2011:4) pasal 1 tentang ketentuan umum mendefinisikan tentang olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Dengan demikian variabel-variabel olahraga pendidikan yang memerlukan pendalaman, meliputi: pendidikan jasmani dan olahraga, bagian proses pendidikan, teratur dan berkelanjutan, pengetahuan, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Namun demikian, sebelum variabel-variabel tersebut dijelaskan satu persatu, perlu mencermati substansi pasal 18 UU-SKN (2011:10), karena merupakan penjelasan lebih lanjut dari definisi tersebut di atas, yaitu:

 

(1) olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan; (2) olahraga pendidikan dilaksankan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler; (3) olahraga pendidikan dimulai pada usia dini; (4) olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan; (5) olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang; (6) olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat empat dan ayat lima dibimbing oleh guru/dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan; (7) setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat enam berkewajiban menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan; (8) setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat; (9) kejuaraan olahraga antarsatuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat delapan dapat dilanjutkan pada tingkat daerah, wilayah, nasional, dan internasional.

 

Selanjutnya Ma’mun: 2015 dalam jurnal kajian pendidikan “Atikan” Vol. 5 Ed. 1 ISSN 2088-1290 Juni’ 2015 yang diterbitkan di Bandung oleh ASPENSI bekerja sama dengan FPOK-UPI dan Minda Masagi Press, penulis telah membahas secara lebih terbuka terkait dengan pemaknaan olahraga pendidikan sebagaimana yang tersirat dalam UU-SKN dengan judulDevelopment of the Educational Sports in Indonesia: The Policy Study Based on the Constitution of National Sports System, menjelaskan bahwa:

 

Pendidikan jasmani dan olahraga, bila diurai menjadi pendidikan jasmani yang dapat dimaknai sebagai sebuah aktivitas jasmani yang dilakukan secara terbimbing dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.Aktivitas jasmani dimaksud adalah gerak manusia yang terpilih, baik yang ada dalam kegiatan olahraga atau gerak-gerak alamiah, seperti berjalan, berlari, melompat, melempar, menari, bermain-main, dan lain-lain.Tujuan pendidikan dimaksud, terutama menyangkut berkembangnya potensi diri peserta didik, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik.

 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP (2006) dijelaskan bahwapendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan melalui aktivitas jasmani yang didisain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Singkat kata, pendidikan jasmani dapat didefinisikan sebagai sebuah aktivitas fisik yang terpilih dan terbimbing untuk mengembangkan kemampuan organik, neuromuscular, interperatif, sosial, dan emosional dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Sedangkan pemaknaan olahraga itu sendiri dapat mengambil pendapat Coakley dan Pike (2009), yaitu sports are institutionalized competitive activities that involve rigorous physical exertion or the use relatively complex physical skills by participants motivated by internal and external rewards…first, sports are physical activities; second, sports are competitive activities, according to this definition; third, sports are institutionalized activities; forth, sports are activities played by people for internal and external rewards.  Kalau diurai lebih lanjut olahraga memiliki beberapa karakteristik, yaitu: pertama olahraga itu adalah berbagai aktivitas fisik atau gerak manusia, kedua olahraga itu mengandung unsur-unsur atau selalu melekat dengan kompetisi, ketiga olahraga itu adalah aktivitas yang melembaga atau dilembagakan, dan keempat olahraga itu adalah aktivitas yang dilakukan setiap orang untuk memperoleh penghargaan, baik internal maupun eksternal.

Selanjutnya (Ma’mun: 2015), menyimpulkan bahwa:

 

pendidikan jasmani dan olahraga itu dapat dimaknai sebagai sebuah aktivitas fisik atau gerak yang terpilih dan terbimbing untuk mengembangkan kemampuan organik, neuromuscular, interperatif, sosial, dan emosional dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sekaligus menanamkan nilai-nilai universal olahraga yang dapat dijadikan bekal dalam mengarungi kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari masyarakat suatu bangsa yang maju dan berbudaya.

 

Sedangkan makna bagian dari proses pendidikan dimaksudkan bahwa setiap pendidikan dalam jenjang dan satuan pendidikan menempatkan pendidikan jasmani dan olahraga sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan kepada setiap siswa dan dilaksanakan oleh guru yang memiliki kompetensi dan sertifikat keahlian dari lembaga pendidikan yang terakreditasi di bidang tersebut.

Demikian pula makna teratur dan berkelanjutan berarti bahwa mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga diselenggarakan terstruktur, yaitu jelas bahan ajarnya, materinya sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan siswa, dilaksanakan terjadwal sesuai dengan lama waktu jam pelajarannya dalam mingguan tanpa terhenti dan terus menerus, dimana bahan ajar yang dipelajari lebih awal menjadi fondasi bagi bahan ajar berikutnya atau berkelanjutan berarti dilaksanakan secara terus menerus dari mulai awal kelas rendah sampai pada kelas tertinggi dalam jenjang setiap satuan pendidikan, dimana jenjang satuan pendidikan sebelumnya menjadi fondasi bagi jenjang satuan pendidikan berikutnya.

Selanjutnya makna memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani maksudnya bahwa setiap siswa yang mengikuti pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga diharapkan memperoleh pengetahuan tentang materi pendidikan jasmani dan olahraga, juga hal-hal lain yang berkaitan dengan dampak atau manfaat mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga bagi pemeliharaan dan peningkatan status kesehatan seseorang, baik langsung maupun tidak langsung. Kalaulah pengetahuan dalam physical education and sport ini dimaknai sebagai cognitive performance benefitsof physical activity, maka dapat diambil pernyataan Chelminsky(1999) dalam American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance, yaitu bahwa cognitive performance, whether in or out of the classroom, greatly benefits from physical activity.

Kepribadian merupakan sasaran yang dapat dibentuk melalui keterlibatan dalam pendidikan jasmani dan olahraga, demikian pula keterampilan atau keahlian-keahlian yang bersentuhan dengan gerak manusia dan yang terkandung dalam olahraga itu sendiri merupakan sebuah konteks yang diharapkan dari waktu ke waktu berkembang ke arah yang lebih baik dan bermutu tinggi.Kesehatan dan kebugaran jasmani merupakan isu dan sasaran lanjutan yang diharapkan oleh setiap peserta didik manakala melakukan kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga secara terbimbing, teratur dan berkelanjutan maka siswa terhindar dari penyakit hipokinetik dan bahkan mendapatkan manfaat karena siswa menjadi sehat dinamis (bugar).

Olahraga pendidikan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, maksudnya adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan olahraga pendidikan pada pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang UU-SKN (2011:52)

Intrakurikuler sebagai salah satu pelajaran yang mesti diikuti oleh peserta didik yang tertuang dalam kurikulum jenjang dan satuan pendidikan. Sedangkan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran yang sifatnya sukarela atau pilihan, akan tetapi sekolah berkewajiban memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap peserta didik untuk memanfaatkan waktu senggangnya dalam rangka menyalurkan minat dan bakatnya. Olahraga pendidikan dimulai sejak usia dini, hal ini berarti bahwa olahraga pendidikan sudah harus dimulai pada jenjang satuan pendidikan terbawah (TK), kegiatan olahraga pendidikan dilaksanakan pada setiap jenjang satuan pendidikan, dilaksanakan oleh tenaga profesional (guru/dosen) dan tenaga keolahragaan yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga.

Prasarana dan sarana yang disiapkan sekolah dalam jenjang dan satuan pendidikan, yaitu tempat atau ruang termasuk lingkungan yang mendukung yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan, sedangkan sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga. Kejuaraan dalam dan antarsatuan pendidikan sesuai dengan jenjang dan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, maksudnya adalah bahwa kompetisi dan/atau kejuaraan merupakan bagian integral dalam model olahraga pendidikan yang semestinya diprogramkan oleh setiap jenjang satuan pendidikan baik intra kejuaraan sekolah atau ekstra lintas sekolah dan terus berlanjut dilaksanakan pada level atau tingkatan di daerah, serta yang sifatnya nasional dan internasional.

Kandungan makna olahraga pendidikan sesuai dengan UU-SKN sebagaimana dijelaskan di atas, nampak jelas bahwa olahraga pendidikan memiliki daya jangkau yang jauh ke depan dan memiliki dimensi dan capaian dalam membina dan mengembangkan peserta didik sebagaimana diharapkan. Namun demikian, manakala ditelusuri lebih jauh kenyataan yang terjadi adalah bahwa konsep pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan masih perlu diperjuangkan termasuk menyusun konsepnya bagi para pengambil kebijakan. Bagaimanakah konsep pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan yang semestinya dirumuskan menjadi sebuah pedoman dalam mengembangkan kebijakannya, strateginya, dan perumusan program yang berlangsung setiap tahunnya agar terstruktur, terus menerus dan berkelanjutan, baik dalam jenjang dan satuan pendidikan sebagai intrakurikuler, ekstrakurikuler, maupun menumbuhkan prestasi olahraga di lingkungan lembaga pendidikan.

Dengan demikian, maka kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebaiknya ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu dengan cara menstandardisasi keterlaksanaannya, komponen-komponen pendukungnya, seperti prasarana dan sarana, ketersediaan tenaga guru dan kompetensi yang dimilikinya, serta jam pelajaran yang memadai. Di samping itu, memperbanyak jumlah sekolah yang menyelenggarakan ekstrakurikuler, unit kegiatan olahraga, dan kelas olahraga, meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan pusat pembinaan dan pelatihan, serta mengembangkan jumlah sekolah olahraga di berbagai daerah dengan standar tertentu. Jika semua hal tersebut ditingkatkan sebagai sebuah kebijakan penting, baik kuantitas maupun kualitasnya maka hasil pembangunan olahraga pendidikan lima tahun ke depan akan menjadi fondasi bagi pembangunan olahraga pendidikan lima tahun berikutnya, termasuk akan berkontribusi secara positif pada pencapaian tujuan pembangunan keolahragaan nasional.

 

2.             Nilai-nilai universal olahraga

Dalam tataran global para politisi dunia, seperti Adolf Ogi (mantan president Swiss) yang pernah menjadi adviser pada lembaga PBB bidang sport development and peace memberikan pemaknaan olahraga, sebagai wahana atau alat untuk mendamaikan Negara dan dunia. Sebagai contoh JoulBouzou (2014) dalam kapasitasnya sebagai editor, president and founder of peace and sport, sebuah lembaga yang didirikan oleh Adolf Ogi dalam sebuah Newsletter Peace and Sportdan disampaikan melaluiPeace Conference and Run at the Cape Town Marathon(2014) menjelaskan tentang Asian Games 17/2014 di Incheon Korea Selatan, yaitu Incheon Asian Games, held not far from the border between the two Koreas, peace through sport resonated at both the political and diplomatic level. Despite the opposition between North and South Korea, the two countries chose to send athletes and coaches to take part in the Games. Just a few days ago, I was invited to speak in front of Korean leaders gathered in Seoul for the annual International Sports Relations Foundation Forum. I shared with them Peace and Sport’s initiative to bring together, in Qatar, young North and South Korean table tennis players for a tournament in 2011 in which they played in mixed teams, thereby helping to restore dialogue between the two countries. I hailed the efforts shown by leaders of the two Koreas to continue following this example; to pave the way to diplomacy and policy through sport, despite on-going difficulties.

Catatan ini memberikan makna bahwa dunia olahraga dapat dijadikan panggung atau arena untuk membicarakan lebih lanjut tentang perdamaian, yaitu bersatunya kembali Negara Korea yang selama ini berseberangan, seperti yang diperjuangkan dalam pekan olahraga bangsa-bangsa Asia di Incheon Korea Selatan Oktober 2014. Demikian pula tim tenis meja Korea Utara dan Korea Selatan menjadi satu dan bermain dalam nomor campuran ketika kejuaraan diselenggarakan di Qatar tahun 2011. Mungkin sekarang sepertinya masih sulit mewujud, akan tetapi bukan tidak mungkin pada masa-masa yang akan datang bersatunya bangsa Korea akan menjadi kenyataan, dimana dunia olahraga akan senantiasa menjadi panggung ke jalan tersebut dengan filosofinya, bahwa olahraga pada hakikatnya adalah menjalin persahabatan.

Lebih lanjut beliau menceriterakan juga pengalaman ketika berada di Burundi tahun 2011 dan 2013,bahwa peace and sport was on the ground in Burundi and Democratic Republic of Congo to give training on Adapted Sport practices to sports instructors at youth centres in the region. This year, a further training workshop was held to build on the knowledge gained by the Burundian and Congolese instructors and to introduce Rwandan youth leaders to these special activities using sport as a tool for peace. (Jou Bouzou:2014)

Dengan demikian, olahraga itu mengandung nilai-nilai yang amat mendasar dan terkait dengan kualitas kehidupan umat manusia di berbagai Negara dan mengajarkan perdamaian dan kesempurnaan hidup.Dalam tataran praktek olahraga telah mampu menembus diplomasi lintas Negara dalam ajang perdamaian antarnegara dalam satu atau lintas kawasan.

Kompetisi dalam olahraga pendidikan juga dapat dijadikan laboratorium pembelajaran persaingan sekaligus perdamaian yang dapat diselenggarakandalam sekolah dan antarsekolah, dikelola secara baik dan profesionaldalam rangka menjamin kualitas kehidupan umat manusia dalam prakteknya sehari-hari. Inilah sesungguhnya nilai hakiki olahraga yang dapat diamalkan dan diperankan dalam proses pembelajaran yang semestinya. Oleh karena itu, adalah wajar manakala seorang Raja dari Monacomerangkum sebuah pernyataan tentang olahraga, yaitu,sport has a unique and irreplaceable capacity to unite people, going far beyond ethnic, religious or social differences. I am convinced that sport can be at the long-term service of peace(HSH Prince Albert II of Monaco (Newsletter Peace and Sport; Building Sustainable Peace through Sport Together(Jou Bouzou:2014).

Olahraga dan nilai-nilai universal di dalamnya telah banyak dianalisis oleh para ahli, baik kaitannya dalam perspektif pendidikan, waktu senggang konstruktif yang bersifat rekreasi, maupun olahraga performa tinggi dalam wujud pertandingan, dimana salah satu di antaranya telah dikembangkan olehAmung (2011) sebagai hasil dari mengelaborasi nilai-nilai universal olahraga yang terkandung dalam konsep sport development and peace yang dikembangkan oleh PBB pada tahun 2005yang bertepatan dengan dicanangkannya tahun 2005 sebagai international yearof sport and physical educationke dalam lima kategori kelompok nilai,yaitusebagaimanatertuang pada tabel 2 tersebut di halaman berikut ini.

Selain substansi yang berkaitan dengan upaya mengembangkan aspek organic, neuromuscular, social, interperatif, dan emotional adalah juga olahraga pendidikan sudah semestinya dapat mensimulasikan penanaman nilai-nilai universal olahraga tersebut sebagai bagian yang melekat dalam pembelajaran dan pelatihan. Kehadiran olahraga pendidikan dalam praktek pembelajaran harus menyentuh substansi yang paling dibutuhkan dalam rangka membentuk insan pribadi pembelajar menjadi manusia yang cerdas, berakhlak mulia, berkepribadian tinggi, dan bertanggung jawab.

Dalam pengertian di atas posisi dan kedudukan pendidikan jasmani dan olahraga menjadi sangat penting, demikian pula dengan pemaknaan olahraga yang sudah begitu meluas, niscaya diperlukan sebuah kebijakan untuk membina dan mengembangkan pendidikan jasmani dan olahraga sebagaimana seharusnya.Meningkatkan status mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga sebagai mata pelajaran wajib yang tercantum dalam kurikulum dan menjamin keterlaksanaannya dengan baik di dalam dan atau di luar persekolahan adalah merupakan salah satu strategi yang semestinya dijalankan.Disamping itu, sekolah perlu diberi akses yang luas untuk mengembangkan prasarana pendidikan jasmani dan olahraga bersama pemerintah setempat dan masyarakat. Adanya program dalam rencana kerja dan anggaran tahunan sekolah akan memeberikan peluang pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga lebih bermutu. Pemerintah pun senantiasa perlu memperluas ruang terbuka yang dapat diakses berbagai persekolahan yang ada di sekitar lokasi, menjamin keterlaksanaan mata pelajaran pendidikan jasmani oleh guru yang memiliki kompetensi dan tersertifikasi dalam jabatannya, serta memberikan peluang bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya melalui berbagai kegiatan ilmiah, di antara mereka dan dengan lembaga perguruan tinggi sebagai pembina merupakan langkah-langkah penting.

Tabel 2: Pengelompokkan nilai-nilai universal olahraga

No.

Kelompok nilai

Nilai

1.

Etika dan moral Respect for the rules (respek/taat terhadap aturan), respect for others (respek terhadap orang lain dan sesuatu di luar dirinya), fairplay(bertindak/berprilaku sebagaimana seharusnya/semestinya lurus), self esteem (diri pribadi yang berbudi luhur, berkepribadian tinggi), honesty (jujur/kejujuran), tolerance (toleransi, menghargai dan menghormati perbedaan).

2.

Pengetahuan dan pemahaman Problem solving (pemecahan masalah), understanding (pe-mahaman), how to win (bagaimana menuju kemenangan, mengupayakannya termasuk memaknainya), how to lose (bagaimana memaknai kekalahan/menyikapinya, mencermatinya, dan merenungkannya).

3.

Sosial Coopration (kooprasi, bersama-sama mengupayakan yang memberikan manfaat), communication (komunikasi, olahraga instrumen komunikasi, menumbuhkembangkan komunikasi sosial), connecting with others (terhubung dengan yang lain atau dengan sesuatu di luar dirinya), teamwork (kerjasama regu menuju tujuan yang dicita-citakannya), trust (kepercayaan, dipercaya orang lain).

4.

Psikologis Value of effort (nilai kejuangan, kepeloporan, kepahlawanan), resilience (ketahanan fisik, mental, sosial), confidence (percaya pada diri dan orang lain yang terukur), discipline (disiplin tentang waktu, jadwal, komitmen terhadap tujuan bersama, dll.), self respect (respek pada diri sendiri, menghargainya, memposisikannya, dan memper-juangkannya).

5.

Kepemimpinan dan organisasi Leadership (kepemimpinan), how to manage competition (mengelola kompetisi), sharing (saling membagi peran).

 

3.             Kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan yang sebaiknya dikembangkan

Beranjak dari sebuah hasil telaahan dalam kedudukan penulis sebagai staf ahli pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, maka bahasan terkait dengan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan yang sebaiknya dikembangkan adalah merupakan naskah yang dijadikan sebagai salah satu rujukan penting (paper akademik) dalam merumuskan perencanaan strategis Kemenpora, khususnya tentang olahraga pendidikan.Mari kita simak substansi di dalamnya.

Kebijakan atau analisis kebijakanyang sebaiknya dikembangkan dapat dimaknai sebagai langkah awal penelusuran yang hampir mendekati istilah penelitian kebijakan.Dye dalam Kusumanegara (2010) memaknai analisis kebijakan sebagai deskripsi dan eksplanasi terhadap sebab-sebab dan konsekuensi berbagai macam kebijakan publik. Analisis kebijakan mempelajari apa yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan itu, dan apa konsekuensi dari apa yang dilakukan pemerintah. SedangkanAnn Majchrzak dalam Zayyin Soleh (2012) memberikan penjelasan tentang penelitian kebijakan, yaitusebagai proses penyelenggaraan penelitian untuk mendukung kebijakan atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang bersifat fundamental secara teratur untuk membantu pengambil kebijakan memecahkan dengan jalan menyediakan rekomendasi yang berorientasi pada tindakan atau tingkah laku pragmatik. Oleh karena sifatnya berorientasi kepada tingkah laku pragmatik, maka yang perlu dihasilkan oleh peneliti kebijakan adalah bukan terletak pada hingga mana bobot ilmiah sebuah hasil penelitian, namun hingga mana hasil penelitian punya aplikabilitas atau kemamputerapan dalam rangka memecahkan masalah sosial.

Penjelasan tersebut di atas menuntun penulis untuk memberikan batasan dalam pembahasan naskah ini, yaitu merupakan sebuah telaahan kebijakan yang ditujukan bagi para pemimpin dan pengambil keputusan sehingga hasilnya dapat dikatakan sebagai inspirasi tentang apayang semestinya dilakukan terkait dengan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagai pokok masalah. Konsep olahraga pendidikan itu sendiri telah dibahas pada bagian sebelumnya yang berfondasi pada apa yang digariskan dalam UU-SKN, kemudian diwarnai dengan analisis dan telaahan akademik termasuk perkembangan dalam makna global.

Sedangkan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan akan dibahas pada bagian berikutnya, dilengkapi dengan diskusi seputar pertanyaan-pertanyaan penting tentang wujud kebijakan, strategi, dan program yang dirumuskan dan dijalankan. Diskusi seputar pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pokok persoalan yang akan dibahas satu per satu sebagai sebuah gagasan yang semestinya menjadi perhatian para pemimpin sebagai pengambil keputusan,dalam arti kata dirumuskan sebagai sebuah kebijakan penting.

Walaupun berupa telaah kebijakan yang dalam bahasa penulis dikatakan sebagai sebuah langkah penting suatu penelitian kebijakan, naskah ini diharapkan masuk dalam wilayah pembahasan yang memenuhi syarat untuk dijadikan pertimbangan. Hal tersebut penulis ungkapkan berdasarkan pada pengalaman lapangan, utamanya melalui pertemuan ilmiah, baik dalam seminar, konferensi, maupun lokakarya, dan sejenisnya termasuk FGD, walau sering diperbincangkan, akan tetapi langka sekali untuk diadopsi sebagai sebuah gagasan besar dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, naskah telaah kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan ini diharapkan dapat sampai pada tujuannya karena telah disesuaikan dengan rumusan UU-SKN dan turunannya berupa peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan (PP16/2007).

Upaya menuangkan gagasan konsep pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat mengacu padapasal 25 UU-SKN (2011:15), yang selanjutnya satu persatu ditelaah seperti tersebut di bawah ini.

  1. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional. Makna ayat ini kemudian diperjelas lagi dalam bagian penjelasan, yaitu bahwa olahraga pendidikan sebagai subsistem keolahragaan nasional, dalam pembinaan dan pengembangannya tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. Atau dalam arti kata bahwa tidak ada penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang tidak menyertakan olahraga pendidikan. Sebagai sebuah diskusi untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah wujud kebijakan, strategi dan program pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana amanat ayat ini? Antara lain, yaitu bahwa mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga yang menjadi inti olahraga pendidikan selain harus tertuang dalam kurikulum setiap jenjang satuan pendidikan adalah juga keterlaksanaannya harus dijamin dan didukung dengan adanya berbagai kebijakan penting, antara lain seperti: adanya standardisasi prasarana dan sarana, standardisasi proses pelaksanaan pembelajaran, ketersediaan guru profesional, pengembangan kompetensi profesi guru, termasuk diprogramkannya kompetisi tahunan bidang olahraga bagi peserta didik, baik internal di sekolah maupun antarsekolah yang dapat menjadi kegiatan rutin tahunan yang berkelanjutan;
  2. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen olahraga yang berkualifikasi dan memiliki sertifikat kompetensi serta didukung prasarana dan sarana olahraga yang memadai. Ayat dua ini memberikan arah bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan bentuknya adalah proses pembelajaran, dilaksanakan oleh guru/dosen yang tersertifikasi dan adanya prasarana dan sarana pembelajaran. Seiring dengan langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan sebagaimana nomor satu di atas, maka pada bagian ini sekedar menegaskan kembali betapa penting adanya kebijakan, strategi dan program yang dirumuskan dalam perencanaan anggaran untuk menjamin tersedianya prasarana dan sarana, tersedianya guru, terjaminnya kelangsungan proses pembelajaran, dan seterusnya, jangan sampai keterlaksanaan proses pembelajaran pendidikan jasmani hanya sekedar memenuhi kurikulum sehingga dilaksanakan seadanya tanpa standardisasi proses pembelajaran dan sarana prasarananya;
  3. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan olahraga sesuai dengan bakat dan minat. Ayat tiga ini memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengembangan potensi dirinya termasuk keinginannya mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan minat dalam olahraga. Barangkali yang lebih tepat, adalah prosesntase sekolah yang mampu menyediakan pembelajaran olahraga dalam rangka menjamin penyediaan proses pelatihan olahraga bagi peserta didik yang memiliki minat dan bakat, semestinya perlu difasilitasi yang bermula dari sekolah rintisan dan secara bertahap terus dikembangkan dan diprogramkan peningkatannya setiap tahun.
  4. Pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Ayat empat ini mengandung makna bahwa selain seiring dengan ayat tiga adalah juga prakteknya dalam bentuk intra dan ekstrakurikuler dalam setiap jenjang satuan pendidikan, yang berarti bahwa kegiatan olahraga pendidikan di dalam jam pelajaran wajib sekolah, yaitu berupa pendidikan jasmani dan olahraga dan juga kegiatan olahraga pendidikan di luar jam pelajaran sekolah (ekstra). Selain hal tersebut adalah juga minat dan bakat peserta didik di sekolah tertentu dapat berbeda dengan sekolah lainnya, demikian pula sekolah tertentu di daerah dan/atau provinsi tertentu berbeda dengan daerah atau provinsi lainnya, yang jelas kebijakan fasilitasi bagi peserta didik dalam hal minat dan bakat olahraga perlu dikembangkan berdasarkan prosentase dari jumlah sekolah pada tingkat pemerintahan kabupaten/kota. Jika data jumlah sekolah pada jenjang pendidikan dasar negeri tahun 2012 digunakan, dimana Indonesia memiliki 184.786 sekolah setingkat pendidikan dasar, dari jumlah tersebut diambil saja 5 %-nya sekolah yang dibiayai guna memfasilitasi pendidikan bagi anak yang memiliki minat dan bakat dalam olahraga akan menjadi 9.239 sekolah,dan jika setiap sekolah yang memfasilitasi peserta didik yang berminat dan berbakat dalam olahraga jumlahnya rata-rata 50 orang, maka akan tersedia sejumlah orang yang mendapatkan fasilitasi pembinaan minat dan bakatnya menjadi 461.965 orang di seluruh Indonesia. Tentu ke depannya harus ada kebijakan secara bertahap tentangpengembangan jumlah sekolah yang dapat memfasilitasi peserta didik yang memiliki minat dan bakatolahraga sampai sekitar 20 prosen atau seperlimanya.Sebagai sebuah telaahan, jika setiap orang dalam satu tahun dibutuhkan biaya bagi fasilitasi pembinaan dan pengembangan minat dan bakat dalam olahraga itu sebesar 1 juta rupiah, maka akan dibutuhkan alokasi anggaran tetap tahunan yang dapat dialokasikan melalui pendanaan APBN sebesarRP461.965.000.000,- (empat ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah). Sistem pengalokasian anggaran ini dapat juga melecut daerah untuk mengalokasikan anggaran dengan peruntukkan yang sama dengan sasaran yang berbeda, misal 30 % dari sasaran peserta didiknya (15) orang, sehingga akan tersedia sejumlah anggaran untuk fasilitasi pembinaan dan pengembangan minat dan bakat peserta didik dalam olahraga secara rutin tiap tahunnya dari APBD sebesar Rp15.000.000,- untuk tiap sekolah.Bagi Kemenpora tentu jumlah dana tersebut tergolong banyak bila dibandingkan dengan anggaran Kemenpora, yang tahun 2015 hanya mencapai +1,7 triliun rupiah. Akan tetapi bagi Kemendikbud barangkali sangat mungkin terjangkau karena anggarannya 20 % dari APBN dapat mencapai 400 triliunanrupiah, dimana APBN kita sudah berada di atas 2.000 triliun. Hal ini baru contoh perumusan kebijakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan minat dan bakat dalam olahraga bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar (SD/SMP atau MD/MI), belum jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK dan MT). Jumlah tersebut adalah wajar bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sudah mencapai 245 juta orang;
  5. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat tiga dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Ayat lima ini menggariskan strukturisasi implementasi proses pembelajaran olahraga pendidikan, yaitu adanya keteraturan dalam proses pembelajaran, terjadwal dan terprogram dalam ukuran materi pelajaran, adanya pentahapan sebagai bagian dari penyesuaian dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, serta tersambung antara yang sudah dipelajari sebelumnya dengan yang sedang dan akan dipelajari di kemudian hari. Barangkali dalam ukuran perencanaan program, tidak banyak kesulitan atau dapat disiapkan sebelumnya, akan tetapi seringkali faktor pendukungnya yang tidak mampu menciptakan lingkungan belajar yang memadai, sehingga tidak heran keterlaksanaan proses pembelajarannya cenderung seadanya, akhirnya menjadi tidak optimal. Dalam posisi seperti ini kebijakan terpenting adalah perlu adanya dukungan semestinya dalam hal penyediaan prasarana dan sarana pembelajaran.
  6. Untuk menumbuhkembangkan prestasi olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan. Ayat enam ini memberikan jalan bagaimana keterkaitan olahraga pendidikan dengan olahraga prestasi, atau dalam arti kata olahraga prestasi yang dapat dikembangkan melalui jalur pendidikan bentuknya sudah jelas sebagaimana disebutkan di atas. Oleh karena itu tentu kebijakan, strategi dan perumusan program yang sebaiknya dikembangkan adalah jenis-jenis kegiatan olahraga pendidikan dalam menunjang olahraga prestasi tersebut. Bagian penjelasan UU-SKN (2011:52) menyebutkan bahwa, unit kegitan olahraga adalah suatu perkumpulan olahraga pelajar/mahasiswa sebagai wadah berkumpulnya peserta didik yang memiliki minat dan bakat dalam olahraga tertentu guna meningkatkan prestasi olahraga; kelas olahraga adalah kelas khusus yang disediakan dalam satuan pendidikan untuk menampung para peserta didik yang berbakat dalam bidang olahraga tertentu; pusat pembinaan dan pelatihan adalah suatu wadah yang khusus dirancang untuk menampung dan membina para olahragawan peserta didik yang telah diseleksi bakat dan kemampuannya dalam satu asrama; sekolah olahraga adalah satuan pendidikan khusus yang disediakan bagi para olahragawan berbakat. Memfasilitasi kegiatan olahraga pendidikan bagi peserta didik yang memiliki minat dan bakat dalam olahraga telah dibahas pada bagian nomor empat. Sedangkan nomor enam ini sudah secara spesifik mengarahkan peran olahraga pendidikan yang diselenggarakan dalam lembaga pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan prestasi olahraga. Berdasarkan hasil telaah dan kunjungan ke lapangan,sepertinya belum ditemukan dalam kebijakan pemerintah melalui Kemendikbud, program yang terkait dengan unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, dan sekolah olahraga. Sedangkan pusat pembinaan dan pelatihan sudah dijalankan secara baik melalui kebijakan Kemenpora, yang mengalokasiakan anggaran setiap tahunnya lebih kurang 50 milyard rupiah bagi penyelenggaraan pelayanan olahragawan pelajar dan mahasiswa dalam pemusatan pembinaan dan pelatihan di berbagai provinsi dan perguruan tinggi. Oleh karena itu, sesuatu yang sangatmendesak dan penting segara dicanangkan oleh Kemenpora dan Kemendikbud untuk merumuskan payung hukum bersama, misalnya berupa Keputusan bersama agar apa yang menjadi amanat Undang-undang Sisdiknas berjalan seiring dengan UU-SKN. Jika payung hukum tersebut dapat diterbitkan sebagai rujukan kebijakan, maka program pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana disampaikan di atas dapat segera terwujud dan melembaga serta terprogramkan secara tahunan dalam APBN serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat mengikutinya. Hal ini dimaksudkan juga, selain Indonesia harus memiliki semangat untuk meningkatkan level sistem pembinaan olahraga sebagaimana permasalahan yang ditayangkan pada tabel 1 adalah juga pembangunan olahraga yang dijalankan lima tahun dari sekarang haruslah menjadi fondasi bagi pembangunan lima tahun berikutnya.Lebih jelasnya dapat diikuticontoh matrik merumuskan implementasi kebijakan yang dapat dikembangkanseperti tertuangpada tabel 3 tersebut di bawah ini.

 

Tabel 3: Contoh Matrik Dasar-dasarMerumuskan Kebijakan Menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di Lembaga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar

No.

Jenis Kegiatan

Sekolah/ Provinsi

Keterangan

1. Unit Keg. Olahraga

9.239

5% dari Jumlah sekolah
2. Kelas olahraga

9.239

5 % dari jumlah sekolah
3. PPLP

34

Satu/provinsi
4. PPLM

20-30

PT yang siap
5. Sekolah olahraga

34

Satu/provinsi

Tabel 3 tersebut di atas menginspirasi, bagaimana sebuah kebijakan yang dapat dikembangkan dengan berorientasi pada peningkatan instrument-instrumen pendukung peningkatan prestasi olahraga melalui jalur pendidikan.Dengan kita meningkatkan jumlah unit kegiatan olahraga, kelas olahraga pada sejumlah sekolah, maka peserta didik yang memiliki minat dan bakat berolahraga relatif dapat difasilitasi apalagi pada setiap tahunnya terprogram secara terus menerus prosentasenya ditingkatkan. Demikian pula, PPLP dan PPLM, walau sudah berjalan akan tetapi memerlukan penajaman, terutama dalam tata kelola dengan pemenuhan semua varibel yang dibutuhkan dalam menangani PPLP/PPLM yang harus melampaui standar minimal.Sedangkan untuk sekolah olahraga, menjadi sebuah keharusan Indonesia mengembangkan di seluruh provinsi bahkan jika ada Pemerintah Kabupaten/Kota yang potensial dan memiliki kemampuan dapat merintis dan mengembangkan konsep olahraga dimaksud. Negara pesaing di tingkat ASEAN, seperti Thailand sudah memiliki 26 sekolah khusus olahragawan sehingga adalah wajar manakala sistem pembinaan olahraga mereka sudah tiga tingkat berada di atas Indonesia sesuai dengan hasil perolehan medali emas pada Asian Games 2014 di Incheon Korea Selatan. Implementasinya lebih lanjut tentu Kemenpora berkewajiban menyusun konsep baku tentang model sekolah olahraga yang dapat dijadikan rujukan oleh Kemendikbud dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk mengembangkannya di daerahnya masing-masing;

  1. Unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat enam disertai pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan/atau instansi pemerintah. Berkaitan dengan hal ini, sesungguhnya sudah ada perkembangan dengan telah terbitnya Permenpan RB Nomor 40 dan 41 Tahun 2014 tentang jabatan fungsional pelatih dan asisten pelatih, selain lulusan Perguruan Tinggi yang memiliki program studi kepelatihan olahraga.Dalam ketentuan umum Permenpan RB 40 (2014) tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan jabatan fungsional pelatih olahraga adalah jabatan fungsional tertentu yang mempuanyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelatihan keolahragaan pada PPLM, Prima Muda, Prima Utama dan Program Pelatihan yang setara lainnya dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah. Sedangkan dalam Permenpan Nomor 41 (2014) yang dimaksud dengan asisten pelatih olahraga adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pelatihan keolahragaan pada PPLP, PPLPD, SKO, Prima  Pratama, klub olahraga sekolah dan program pelatihan olahraga setara lainnya dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.Lebih dari lima tahun ke belakang Indonesia mengangkat atlet, mantan atlet, dan pelatih untuk berkarir sebagai pegawai negeri sipil. Keberadaan unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, PPLP, dan sekolah olahraga menjadi laboratorium bagi mereka berkarir sebagai pelatih, oleh karena itu kebijakan pendirian unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, termasuk pengembangan olahraga menjadi hal yang sangat penting dikembangkan;
  2. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat memanfaatkan olahraga rekreasi yang bersifat tradisional sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran. Tentang olahraga tradisional dalam konteks olahraga pendidikan maksudnya adalah bahwa olahraga tradisional itu akan dapat digali, dilestarikan, dipelihara, dikembangkan, dan dimanfaatkan apabila menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan. Dalam tataran teknis hal ini menjadi sesuatu hal yang dapat diselenggarakan sebagai upaya sinergitas dan sinkronisasi proses penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan ruang lingkup olahraga.

 

E.            Catatan Akhir

Sesuai dengan pembahasan tersebut di atas, khususnya tentang olahraga pendidikan tersebut dapat diambil beberapa catatan penting, antara lain, yaitu sebagai berikut:

  1. Kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sifatnya penting dan segera, dimana sesuai dengan substansi UU-SKN tentang olahraga pendidikan melekat dalam jenjang dan satuan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum turunannya berupa Keputusan Bersama Mendikbud dan Menpora tentang pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan Keputusan Bersama Menristekdikti dan Menpora tentang pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi.
  2. Strategi yang dapat dijalankannya adalah bahwa konsep tentang pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebaiknya disiapkan oleh lembaga pemerintah yang diberi tugas dan fungsi dalam bidang keolahragaan (Kemenpora), sedangkan implementasinya lebih lanjut termasuk dukungan alokasi anggarannya adalah oleh kementerian yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang pendidikan (Kemendikbud dan Kemenristekdikti), karena bersentuhan dengan lembaga persekolahan dan perguruan tinggi.
  3. Upaya pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan seringkali mengalami kesulitan yang amat sangat, karena pemaknaan olahraga, baik di lingkungan birokrasi, praktisi keolahragaan, maupun masyarakat luas pada umumnya masih keliru dan bias. Pemaknaan olahraga yang berujung pada tujuan peningkatan prestasi menjadi salah satu sumber hambatan praktek perumusan perencanaan pembangunan, baik tingkat nasional maupun daerah sehingga pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan tidak menjadi salah satu perhatian yang semestinya.
  4. Upaya pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebaiknya bermuara pada amanat UU-SKN, yaitu meliputi upaya untukmeningkatkanpenyelenggaraan pendidikan jasmani dan olahraga dengan cara melakukan standardisasi komponen-komponen pendukung kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan jasmani dan olahraga, seperti tersedianya prasarana dan sarana, tersedianya tenaga guru yang profesional dan tersertifikasi, serta kurikulum dan jumlah jam pelajaran yang memadai, dan standardisasi penyelenggaraan pendidikan jasmani dan olahraga itu sendiri pada setiap jenjang satuan pendidikan, serta dimungkinkan adanya program kegiatan olahraga khusus bagi peserta didik dan mahasiswa dalam rangka perluasan kegiatan olahraga di kalangan pelajar dan mahasiswa.
  5. Upaya menumbuhkembangkan prestasi olahraga di lembaga pendidikan, kegiatan yang sebaiknya diprogramkan adalah ditujukan dalam rangka untuk memperbanyak jumlah sekolah yang menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler olahraga, unit kegiatan olahraga, kelas olahraga secara menyeluruh di seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia disesuaikan dengan kecenderungan minat, bakat, potensi, dan budaya masyarakat setempat.
  6. Upaya meningkatkan kualitas tata kelola dan penyelenggaraan PPLP dan PPLM sebaiknya dapat menyentuh sifat-sifat penyelenggaraan PPLP dan PPLM tersebut, antara lain seperti: peserta didiknya diasramakan, diselenggarakan terintegrasi dengan kegiatan pendidikan (di sekolah atau yang berdekatan), ditangani oleh tenaga pelatih yang profesional dan kompeten, serta proses penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan didukung oleh penerapan IPTEK yang memadai.

7.    Upaya untuk mengembangan sekolah olahraga haruslah menjadi kebijakan yang penting, antara lain dengan menyiapkan berbagai model sekolah olahraga sebagai sebuah pedoman kemudian mengimplementasikan pendiriannya bersama Kemendikbud dan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Manakala upaya pengembangan sekolah olahraga ini berjalan dengan baik sampai tersebar di berbagai provinsi dan kabupaten/kota, level sistem pembinaan olahraga Indonesia akan meningkat sehingga tidak terlalau lebar perbedaannya, baik dengan Thailand, Jepang, Korea Selatan, maupun China.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

 

American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance (1999).Physical Education for Lifelong Fitness.Human Kinetics.

Bucher, Charles (1979). Foundations of Physical Education…………….

Bouzou, JouThe President and Founders of Peace and Sport (2014). Newsletter Peace and Sport; Building Sustainable Peace through Sport Together.

Coakley, Jay and Pike, Elizabeth (2009).Sport in society, issues and controversies. London: The McGraw Hill Companies.

http://zayyinsoleh.blogspot.com/2012/03/pengertian-penelitian-kebijakan.html

Hylton, Kevin., Bramham, Peter., (2010). Sports Development: Policy, Process and Parctice. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Kemendiknas (2006).Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Jakarta: Pusat perbukuan.

Kemenegpora RI (2011). Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.Jakarta: Biro Humas Kemenegpora.

____________ (2010).Permenpora nomor 0022 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2010-2014. Jakarta.

Kusumanagara, Solehudin (2010). Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.

Ma’mun, Amung.(2011). Kepemimpinan dan Kebijakan Pembangunan Olahraga. (Modul) Bandung: Jurusan Pendidikan Olahraga FPOK-UPI.

.2014. Perspektif Kebijakan Pembangunan Olahraga dalam Era Demokrasi dan Kepemimpinan Nasional di Indonesia.Jurnal Kajian Pendidikan “Atikan” Vol. 4 Ed. 2 ISSN 2088-1290 Des’ 2014. Bandung: ASPENSI, FPOK-UPI dan Minda Masagi Press.

.2014. Development of the Educational Sports in Indonesia: The Policy Study Based on the Constitution of National Sports System.Jurnal Kajian Pendidikan “Atikan” Vol. 5 Ed. 1 ISSN 2088-1290 Juni’ 2015. Bandung: ASPENSI, FPOK-UPI dan Minda Masagi Press.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014. Jakarta.

Permenpan RB Nomor 40 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga.

Permenpan RB Nomor 41 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga.

UU Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.Jakarta: Biro Humas Kemenegpora.

UU Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

UU Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

UNICEF (1999), Peace Education in UNICEF, working paper series (education section).

United Nation (2004).Sport for Development and Peace: Toward Achieving the Millenium Development Goals, Report from the United Nation Interagency Task Force on Sport for Development and Peace. Geneve.

United Nation (2005).Education, Health, Development Peace.International Year of Sport and Physical Education. Geneve

WHO (2002), World Health Report: Reducing Risk-promoting Healthly Life, WHO: Geneve.

 

 

 

 

 

 

 

ISU STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN OLAHRAGA PENDIDIKAN 2015-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh

Dr. H. Amung Ma’mun, M.Pd.

Makalah ini disampaikan dalam seminar nasional pendidikan olahraga dengan tema pendidikan jasmani sebagai pembentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Olahraga Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 10 September 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

BANDUNG, 2015